Jawa Pos Radar Madiun – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) berdampak pada sejumlah program prioritas Pemkab Madiun.
Salah satunya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Tahun depan, alokasi perbaikan rumah bagi warga miskin dipastikan turun drastis.
Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Madiun, Retno Wahyuningsih, mengatakan anggaran yang semula mencapai Rp5,98 miliar akan menyusut menjadi Rp1,46 miliar.
’’Penyusutan ini karena adanya pemangkasan TKD dari pemerintah pusat ke daerah tahun depan,’’ ujarnya, Selasa (28/10).
Dampaknya, jumlah rumah yang bisa diperbaiki ikut menurun signifikan.
Tahun depan hanya 63 unit RTLH yang akan mendapatkan bantuan, turun dari target semula 200 unit per tahun.
’’Kami sudah menyesuaikan rencana dengan kemampuan anggaran,’’ jelasnya.
Meski begitu, Disperkim berupaya mencari alternatif pembiayaan agar program tetap berjalan.
Salah satunya dengan mengusulkan dukungan ke pemerintah pusat dan provinsi, serta menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
’’Selain itu, dana desa juga diarahkan agar tiap desa minimal menangani dua unit RTLH per tahun,’’ ungkapnya.
Wilayah dengan jumlah RTLH tertinggi masih berada di Kecamatan Pilangkenceng dan Saradan.
Sementara total keseluruhan rumah tidak layak huni di Kabupaten Madiun mencapai 7.837 unit yang belum tertangani.
Tahun ini, Pemkab Madiun telah memperbaiki 355 unit RTLH, terdiri atas 57 unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara 277 unit dibiayai melalui APBDes dan dana desa.
’’Kami terus dorong kolaborasi lintas sektor agar target penanganan RTLH dapat berlanjut,’’ pungkas Retno. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto