Jawa Pos Radar Madiun - Pemprov Jatim menegaskan rencana relokasi warga terdampak tanah retak di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, perlu dikaji lebih dalam dari sisi anggaran.
Meski begitu, keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jatim Ertika Dinawati mengatakan, langkah tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang turun langsung melakukan kaji cepat diapresiasi.
’’Kami sangat mengapresiasi ITS yang tanggap terhadap fenomena tanah retak di Mendak. Kolaborasi lintas lembaga ini penting untuk menyempurnakan rekomendasi penanganan yang lebih komprehensif,’’ ujarnya.
Ertika menilai, relokasi merupakan opsi terbaik mengingat hasil kajian awal menunjukkan retakan tanah di Dusun Morowoso terus meluas.
Namun, keputusan relokasi tidak bisa tergesa karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
’’Kami mendukung relokasi, tapi perlu kajian finansial karena ada efisiensi anggaran dari pusat. Yang utama tetap keamanan dan kenyamanan masyarakat,’’ jelasnya.
Sebelumnya, tim kaji cepat ITS bersama BPBD dan Dinas ESDM Jatim telah melakukan survei lapangan di titik retakan.
Hasilnya menunjukkan lapisan tanah di Mendak tergolong rapuh hingga kedalaman 10 meter dan ditemukan retakan baru sepanjang sekitar 50 meter.
Tim ITS juga merekomendasikan pemasangan early warning system (EWS) untuk mengantisipasi potensi pergerakan tanah di masa mendatang.
Sementara BPBD Kabupaten Madiun berencana mengajukan bantuan pengadaan EWS ke Pemprov Jatim.
Saat ini, BPBD baru menargetkan pengadaan satu unit alat peringatan dini pada 2026. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto