Jawa Pos Radar Madiun – Pembangunan gedung fraksi DPRD Kabupaten Madiun kembali dikebut setelah sempat mengalami deviasi minus 0,5 persen.
Keterlambatan itu terjadi karena pekerjaan terhenti satu minggu akibat isu aksi dan kerusuhan yang mengarah ke kompleks gedung DPRD beberapa bulan lalu.
Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun, Rika Mekar Gumilang, memastikan progres pekerjaan sudah kembali pada jalurnya.
“Secara umum progres sudah sesuai rencana, hanya minus 0,5 persen karena sempat berhenti seminggu akibat isu aksi dan kerusuhan beberapa bulan lalu yang menyasar area gedung DPRD,” jelasnya, kemarin (13/11).
Untuk menutup deviasi tersebut, DPUPR menambah tenaga dan mendorong percepatan melalui sistem lembur.
Pekerjaan tetap berjalan meski cuaca hujan sesekali mengganggu.
“Kami lakukan percepatan dengan menambah pekerja dan jam kerja lembur. Kendala hujan memang ada, tapi pekerjaan di lantai satu tetap berjalan karena sudah tertutup dak lantai dua,” terangnya.
Saat ini, progres proyek berfokus pada pemasangan atap dan dinding.
Tahapan lain seperti lantai, finishing, hingga instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) menunggu giliran sesuai urutan pekerjaan.
“Pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini meliputi bagian atap dan dinding, sedangkan bagian lainnya segera menyusul sesuai urutan,” ujarnya.
Proyek pembangunan gedung fraksi DPRD Kabupaten Madiun ini dibiayai APBD dengan nilai kontrak sekitar Rp 6,5 miliar.
Target penyelesaian dipatok pada 29 Desember mendatang.
Rika optimistis seluruh pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu.
“Kami optimistis pekerjaan bisa selesai sesuai kontrak dan berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” pungkasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto