Nasional Kota Madiun Kab. Madiun Ngawi Magetan Ponorogo Pacitan Internasional Olahraga Gaya Hidup Hiburan Jual Beli

Rawan Banjir dan Longsor, 52 KK di Madiun Bakal Direlokasi Tahun Depan

Loditya Fernandes • Selasa, 16 Desember 2025 | 19:10 WIB
Tim kaji cepat ITS melakukan pemetaan lanjutan menggunakan teknologi LiDAR di titik retakan tanah Dusun Morosowo, Mendak, Dagangan. DIAN RAHAYU/RADAR MADIUN
Tim kaji cepat ITS melakukan pemetaan lanjutan menggunakan teknologi LiDAR di titik retakan tanah Dusun Morosowo, Mendak, Dagangan. DIAN RAHAYU/RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun memastikan program relokasi warga dari kawasan rawan bencana terus berlanjut.

Selain Dusun Morosowo, Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, pemkab juga menetapkan Dusun Kebonduren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng sebagai prioritas relokasi karena rawan banjir.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, proses relokasi warga Kebonduren saat ini sudah berjalan dan ditargetkan terealisasi pada 2026.

“Untuk lokasi di Kebonduren, insya Allah sudah dalam proses. Mudah-mudahan 2026 bisa kami realisasikan,” ujarnya.

Mas Hari Wur—sapaan akrab bupati—menjelaskan, terdapat 52 kepala keluarga (KK) di Dusun Kebonduren yang akan direlokasi dari tempat tinggal semula.

Sementara itu, di Dusun Morosowo tercatat 12 KK yang juga masuk skema pemindahan.

Pemkab Madiun telah mengantongi rekomendasi resmi dari BPBD Jawa Timur terkait relokasi warga Dusun Morosowo.

Rekomendasi tersebut menjadi dasar percepatan tahapan teknis di lapangan.

“Rekomendasi dari provinsi sudah turun, sehingga proses bisa segera kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Saat ini, tahapan teknis relokasi tengah disiapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Madiun dengan melibatkan DPUPR serta Perhutani, terutama terkait kesiapan dan legalitas lahan pengganti.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menambahkan bahwa relokasi di Kebonduren didasari kondisi banjir yang terjadi berulang dan sulit dikendalikan.

“Untuk Kebonduren, banjirnya memang tidak bisa tertahankan dan diprediksi terjadi setiap tahun. Disperkim setempat sudah menindaklanjuti, dan insya Allah tahun depan direlokasi sesuai arahan Pak Bupati,” ungkapnya.

Sementara untuk Dusun Morosowo, hasil kajian teknis menunjukkan kondisi tanah yang sangat berisiko.

Penelitian tim gabungan dari Pemprov Jawa Timur, ITS, ESDM, dan BPBD menemukan bahwa hampir 25 hektare lahan di wilayah tersebut mengalami ketidakstabilan tanah.

“Dari penelitian selama hampir satu bulan, sekitar 25 hektare tanah itu sudah mulai habis atau tidak stabil,” jelas Boby. (ryu/aan/odi)

Editor : Hengky Ristanto
#Morosowo #Kebonduren #bpbd madiun #Pemkab Madiun #longsor #banjir madiun #relokasi warga #madiun