Jawa Pos Radar Madiun – Meski tutup tahun tinggal hitungan pekan, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun belum mencapai target penuh.
Hingga 11 Desember, capaian PAD baru menyentuh 92,48 persen dari total target tahun 2025.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun mencatat kekurangan realisasi terbesar berasal dari sektor badan layanan umum daerah (BLUD), khususnya layanan kesehatan. Nilainya mencapai Rp 32,8 miliar.
Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nursurrahmat menjelaskan, target PAD tahun ini ditetapkan sebesar Rp 438,3 miliar.
Namun realisasi yang tercapai baru Rp 405,3 miliar atau masih minus sekitar Rp 32,9 miliar.
“Kekurangan ini paling besar dari penerimaan sektor retribusi pelayanan kesehatan, yakni BLUD dari RSUD Caruban, RSUD Dolopo dan puskesmas itu dari data kurang Rp 32,8 miliar,” paparnya.
Sementara itu, realisasi retribusi daerah tercatat 86,93 persen atau sekitar Rp 207,5 miliar dari target Rp 238,7 miliar.
Adapun pajak daerah sudah mendekati target dengan capaian 97,83 persen atau Rp 170,5 miliar dari target Rp 174,3 miliar.
“Paling besar PAD pada retribusi dan pajak daerah, untuk pajak ini yang masih kurang dari provinsi itu PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor) yang totalnya sekitar Rp 3 miliar, dan di PBJT (pajak barang dan jasa tertentu) biasanya dari PLN baru membayar setelah tanggal 20 nanti,” jelasnya.
Meski demikian, Bapenda optimistis target PAD 2025 tetap bisa tercapai hingga akhir Desember.
“Kami optimistis akhir bulan ini bisa tercapai 100 persen untuk PAD 2025,” imbuh Ari.
Untuk mengejar kekurangan tersebut, Bapenda akan mendorong percepatan laporan penerimaan retribusi BLUD.
Rekonsiliasi akan dilakukan untuk memastikan apakah setoran sudah masuk rekening BLUD namun belum tercatat dalam laporan.
“Nanti akan kami laksanakan rekonsiliasi agar bisa diketahui apakah ada setoran yang sudah masuk rekening BLUD namun belum dilaporkan penerimaannya atau kendala seperti apa,” tuturnya.
Di sisi lain, sejumlah sektor PAD justru mencatat surplus.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 100,45 persen.
Sektor lain-lain PAD yang sah bahkan mencapai 111,76 persen.
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga melampaui target hingga 105 persen atau sekitar Rp 31,5 miliar.
“Untuk PBB-P2 ini disumbang dari pembayaran tunggakan tahun lalu yang dibayarkan tahun ini,” tandasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto