Nasional Kota Madiun Kab. Madiun Ngawi Magetan Ponorogo Pacitan Internasional Olahraga Gaya Hidup Hiburan Jual Beli

Krisis Guru di Kabupaten Madiun Makin Parah, 177 Pendidik Pensiun Tahun Depan

Loditya Fernandes • Senin, 5 Januari 2026 | 02:00 WIB
Ilustrasi guru memimpin KBM di dalam kelas.
Ilustrasi guru memimpin KBM di dalam kelas.

Jawa Pos Radar Madiun – Krisis tenaga pendidik di Kabupaten Madiun kian memanjang.

Tahun depan, sebanyak 177 guru dipastikan memasuki masa pensiun.

Kondisi tersebut memperparah kekurangan guru yang saat ini telah menyentuh angka hampir 400 orang.

“Kekurangan guru ini sudah kami rasakan sejak beberapa tahun terakhir,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Madiun Agus Sucipto.

Agus menjelaskan, gelombang pensiun paling besar terjadi pada jenjang sekolah dasar (SD).

Dari hampir 400 sekolah dasar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun, mayoritas guru pengajarnya sudah mendekati usia pensiun.

Sementara jumlah SMP hanya sekitar 50 sekolah.

“Yang pensiun mayoritas guru SD. Perbandingan jumlah sekolahnya memang sangat jauh,” terangnya.

Di sisi lain, rekrutmen guru melalui jalur CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai belum mampu menutup kebutuhan riil di lapangan.

Rasio antara kebutuhan dan formasi yang tersedia dinilai sangat timpang.

“Kuota CPNS atau PPPK paling banter satu kabupaten hanya sekitar 20–30 orang. Masih jauh dari kebutuhan,” tambahnya.

Kondisi tersebut membuat Pemkab Madiun melalui Dikbud harus mencari solusi alternatif agar proses pembelajaran tetap berjalan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggulirkan gerakan relawan mengajar.

Program ini menyasar para lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate untuk terjun langsung membantu kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

“Konsepnya seperti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Anak-anak fresh graduate kami wadahi untuk mengajar dan mendapat pengalaman,” jelas Agus.

Agus menegaskan, relawan mengajar bersifat nonhonorer dan tidak disertai sistem penggajian.

Program tersebut murni ditujukan untuk memberi ruang pengalaman mengajar bagi lulusan baru, sekaligus membantu sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.

“Pengalaman ini bisa menjadi bekal saat mendaftar CPNS atau PPPK,” ujarnya.

Menurut Agus, kebijakan tersebut merupakan bentuk ikhtiar pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah keterbatasan regulasi dan minimnya formasi guru baru.

“Kami hanya memikirkan anak-anak dan keberlangsungan pendidikan. Ini bentuk ikhtiar mencari solusi di tengah keterbatasan,” tuturnya. (odi/aan)

Editor : Hengky Ristanto
#guru pensiun #dikbud madiun #Sekolah Dasar #pppk guru #cpns guru #krisis guru #madiun #relawan mengajar #pendidikan kabupaten madiun #kekurangan guru