Jawa Pos Radar Madiun – Rekrutmen CPNS, PPPK, hingga pelantikan PPPK paruh waktu belum sepenuhnya menjadi solusi atas kekurangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Setiap tahun, jumlah ASN yang memasuki masa purna tugas terus bertambah.
Pada 2026 ini, tercatat sebanyak 339 ASN gantung seragam.
Jumlah tersebut berasal dari berbagai formasi, mulai tenaga fungsional hingga pejabat struktural.
“Total ASN yang memasuki masa pensiun tahun ini sebanyak 339 orang,” ungkap Kabid Pembinaan Data dan Kesejahteraan Pegawai Endang Sumarsih.
Mayoritas ASN yang pensiun berasal dari sektor pendidikan.
Rinciannya, 195 ASN tenaga guru, disusul 130 tenaga teknis, serta 14 tenaga kesehatan.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan.
“Paling banyak dari tenaga guru, kemudian tenaga teknis dan tenaga kesehatan,” beber Endang.
Tak hanya jabatan fungsional, sejumlah pejabat struktural juga turut purna tugas.
Di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Madiun Sudjiono, serta tiga camat, yakni Camat Wungu Basudewo Aji Pamungkas, Camat Wonoasri Maskuryatim, dan Camat Gemarang Suharso.
“Ada satu asisten dan tiga camat yang pensiun tahun ini,” imbuhnya.
Meski demikian, BKPSDM memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Sejumlah jabatan akan diisi sementara melalui skema rangkap jabatan hingga dilakukan mutasi atau pengisian pejabat definitif.
“Mau tidak mau ada rangkap jabatan sementara. Kami juga memperkuat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) agar data ASN lengkap dan pelayanan publik tetap terjaga,” tuturnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto