Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun bergerak cepat menyikapi dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Melalui Dinas Sosial Kabupaten Madiun, pemkab menggelar sosialisasi tahap kedua kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Nglames, kemarin (6/1).
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan warga memahami proses pembangunan sekaligus meredam potensi gejolak sosial di lingkungan sekitar proyek.
“Ini sosialisasi tahap kedua. Pembangunan Sekolah Rakyat segera dimulai,” ungkap Kepala Dinsos Kabupaten Madiun Supriyadi.
Supriyadi menegaskan, pelibatan masyarakat menjadi kunci kelancaran pembangunan SR yang ditarget rampung dalam waktu relatif singkat.
Dengan masa pengerjaan efektif sekitar tujuh hingga delapan bulan, dukungan penuh warga dinilai mutlak diperlukan.
“Kami ingin masyarakat terlibat aktif dan ikut menjaga kondusivitas agar pembangunan berjalan lancar dan tepat waktu,” terangnya.
Sekolah Rakyat di Kelurahan Nglames ditargetkan sudah beroperasi pada Agustus mendatang, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Proyek tersebut berdiri di atas lahan eks bengkok seluas 5,8 hektare dan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya sebagai pelaksana proyek.
“Harapannya Agustus sudah operasional. Karena itu pengerjaan harus cepat, tepat, dan didukung iklim yang kondusif,” katanya.
Sosialisasi dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Surabaya, PT Brantas Abipraya, DPUPR, OPD terkait, jajaran muspika, serta perwakilan RT/RW, LPMK, dan tokoh masyarakat Kelurahan Nglames.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa SR merupakan program strategis nasional (PSN) yang menyasar masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini diharapkan membantu masyarakat desil satu dan dua mengakses pendidikan, sekaligus mendukung visi Kabupaten Madiun yang Bersahaja,” tuturnya.
Dalam sesi diskusi, warga menyatakan siap mendukung pembangunan SR meski menyadari adanya dampak sementara.
Mulai peningkatan lalu lintas kendaraan proyek, debu, hingga kebisingan selama proses pengurukan lahan.
Masyarakat meminta agar jalur keluar-masuk truk proyek menggunakan akses berbeda, disertai komitmen perbaikan jalan jika terjadi kerusakan.
Selain itu, warga juga menyoroti potensi banjir akibat perubahan fungsi lahan dan meminta penyiapan saluran air menuju sungai serta pelibatan tenaga kerja lokal. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto