Jawa Pos Radar Madiun – Komisi D DPRD Kabupaten Madiun kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Kali ini, sasaran pengawasan tertuju ke RSUD Caruban, kemarin (8/1).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono, menegaskan sidak dilakukan bukan karena adanya persoalan tertentu.
Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dewan untuk memastikan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan tahun 2025 berjalan sesuai ketentuan.
“Bukan karena ada masalah. Ini bagian dari fungsi pengawasan kami, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Djoko menilai secara umum pekerjaan fisik di RSUD Caruban telah rampung sesuai kontrak.
Menurutnya, keterlibatan penyedia jasa yang berbeda pada setiap paket justru membuat pelaksanaan proyek lebih objektif dan terkontrol.
“Yang bagus kami apresiasi, yang kurang kami jadikan catatan untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Dalam sidak tersebut, Komisi D mencermati sejumlah pekerjaan.
Mulai dari plafonisasi instalasi gawat darurat (IGD), rehabilitasi ruang rawat inap, hingga pembangunan door loop yang menghubungkan area parkir belakang dengan layanan utama rumah sakit.
Door loop tersebut dinilai strategis karena memperlancar akses tanpa mengganggu pasien rawat inap.
“RSUD ini luas. Dengan door loop itu, akses dari depan ke belakang seperti jalan tol dan tidak mengganggu pelayanan pasien,” jelas Djoko.
Meski demikian, dewan tetap memberikan sejumlah catatan.
Penataan pengelolaan limbah dinilai perlu dilanjutkan karena masih ditemukan area kumuh.
Selain itu, terdapat saluran air yang tidak mengalir dan berpotensi menjadi sarang nyamuk.
“Kami tidak bisa mengatakan tidak bagus kalau memang bagus. Tapi kekurangan tetap kami catat untuk dibenahi,” tegasnya.
Djoko menambahkan, seluruh pembangunan fasilitas RSUD Caruban bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Karena itu, Komisi D mendorong manajemen rumah sakit terus meningkatkan pendapatan agar pengembangan fasilitas bisa berkelanjutan.
Target pendapatan sebesar Rp 105 miliar bahkan terlampaui hingga Rp 109 miliar pada 2025.
Sementara itu, Direktur RSUD Caruban drg. Farid Amirudin mengungkapkan sepanjang 2025 terdapat enam pekerjaan fisik dengan total anggaran sekitar Rp 5 miliar.
Seluruhnya berasal dari dana BLUD dan difokuskan untuk peningkatan mutu layanan.
“Mulai rehab IGD, persiapan ruang CT Scan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), pembangunan door loop, rehab unit stroke, hingga pelebaran tempat penampungan limbah B3,” jelas Farid.
Terkait catatan DPRD, Farid menyatakan siap menjadikannya bahan evaluasi.
Area kumuh di sekitar pengolahan limbah B3 disebut merupakan bekas pembuangan sementara dan sisa material proyek.
Sedangkan genangan air terjadi karena saluran keluar yang kecil dan berada di luar kewenangan rumah sakit.
“Ke depan, kalau ada silpa, kami ingin area kosong dibuat taman yang lebih asri dan door loop ditata lebih estetik,” tuturnya.
Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi D Lely Hardyarini, didampingi sejumlah anggota dewan.
Selain RSUD Caruban, Komisi D juga meninjau RSUD Dolopo.
Sementara sidak ke puskesmas dan pustu dijadwalkan pada hari berikutnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto