Jawa Pos Radar Madiun – Efisiensi anggaran berdampak langsung pada program revitalisasi sekolah di Kabupaten Madiun.
Tahun 2026, anggaran perbaikan sarana pendidikan jenjang SD dan SMP hanya dialokasikan sekitar Rp 3,5 miliar dari APBD.
Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Nur Arif Indrokaryoto mengatakan, keterbatasan anggaran tersebut membuat perbaikan sekolah harus dilakukan secara sangat selektif.
“Pada 2026, alokasi dari APBD sekitar Rp 3,5 miliar untuk SD dan SMP,” ungkapnya.
Dari total anggaran itu, porsi terbesar direncanakan untuk SMPN 1 Dagangan dengan alokasi sekitar Rp 900 juta.
Sementara sisa anggaran dibagi untuk kebutuhan perbaikan SD dan PAUD yang juga membutuhkan penanganan.
Penentuan sekolah penerima revitalisasi dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan.
Data kondisi fisik sekolah menjadi acuan utama penetapan prioritas.
Sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat diposisikan paling mendesak untuk ditangani.
“Kami melihat data tingkat kerusakan. Prioritas utama kami adalah sekolah dengan kerusakan minimal tingkat sedang hingga berat,” tegas Nur Arif.
Namun, kebutuhan revitalisasi sekolah dinilai masih jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang tersedia.
Untuk jenjang SMP saja, tercatat puluhan sekolah masuk daftar prioritas.
Kondisi yang lebih memprihatinkan justru terjadi di jenjang sekolah dasar.
Berdasarkan data Dikbud, sekitar 300 ruang kelas SD membutuhkan rehabilitasi.
Jumlah tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit dan belum bisa tertangani dengan anggaran daerah saat ini.
“Kalau SD jumlahnya lebih banyak lagi. Data terakhir ada sekitar 300 ruang kelas yang perlu direhabilitasi,” imbuhnya.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, Dikbud Kabupaten Madiun berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat.
Harapan tersebut masih terbuka seiring survei yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kemarin fasilitator dan konsultan dari pusat sudah melakukan survei ke 15 SMP dan 15 SD,” tandasnya.
Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu program revitalisasi dan rehabilitasi sekolah di Bumi Kampung Pesilat menyasar 11 lembaga pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp 10 miliar.
Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan alokasi revitalisasi sekolah tahun ini yang hanya Rp 3,5 miliar. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto