Jawa Pos Radar Madiun – Kapasitas aparatur desa terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan tertib, efektif, dan sesuai aturan.
Salah satunya melalui bimbingan teknis (bimtek) penguatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang digelar Pemkab Madiun di Kecamatan Wungu, kemarin (13/1).
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, kedisiplinan pengelolaan anggaran desa menjadi kunci utama agar program pembangunan berjalan optimal dan tidak bermasalah secara administratif.
“Bimtek ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola keuangan desa,” kata Hari Wuryanto saat memberikan pengarahan.
Menurutnya, disiplin harus diterapkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Dengan perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran, realisasi DD dan ADD tidak akan menumpuk di akhir tahun yang berisiko memicu persoalan administrasi.
“Disiplin perencanaan, disiplin pelaksanaan, dan disiplin evaluasi harus diterapkan sejak awal,” tegasnya.
Hari menjelaskan, pengetatan tata kelola keuangan desa dilakukan sejak awal tahun anggaran untuk meminimalkan keterlambatan program.
Selain itu, memastikan seluruh anggaran desa yang bersumber dari transfer ke daerah benar-benar siap dimanfaatkan sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Seluruh anggaran desa sudah ditransfer dan bisa segera dilaksanakan,” jelasnya.
Pemkab Madiun berharap melalui bimtek ini kapasitas PPKD desa semakin kuat, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran.
Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dapat terus terjaga.
“Kapasitas aparatur desa harus terus diperkuat agar pengelolaan keuangan tetap optimal, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto