Nasional Kota Madiun Kab. Madiun Ngawi Magetan Ponorogo Pacitan Internasional Olahraga Gaya Hidup Hiburan Jual Beli

Rekrutmen Calon Guru Sekolah Rakyat di Madiun Diambil Alih Kemensos

Loditya Fernandes • Senin, 19 Januari 2026 | 12:30 WIB
BERJALAN: Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Nglames masih pada tahap pengurukan dan perataan lahan. DOK RADAR MADIUN
BERJALAN: Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Nglames masih pada tahap pengurukan dan perataan lahan. DOK RADAR MADIUN

Jawa Pos Radar Madiun – Penyiapan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Madiun dipastikan bukan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat.

Seluruh proses rekrutmen guru hingga kepala sekolah ditangani langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Kepala Dikbud Kabupaten Madiun Agus Sucipto menegaskan, peran pemerintah daerah hanya sebatas pendampingan dan dukungan teknis selama program berjalan.

“Mulai dari pelaksanaan tenaga pendidik dan sebagainya itu dikelola dari kementerian pusat,” ujarnya, Senin (19/1).

Agus menjelaskan, dukungan teknis yang dilakukan Dikbud meliputi pendampingan pelaksanaan, evaluasi, hingga sosialisasi program SR kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

“Tugas kami di daerah memfasilitasi lewat pendampingan. Bisa evaluasi atau dukungan sosialisasi,” imbuhnya.

Selain itu, Dikbud juga dilibatkan membantu proses verifikasi calon peserta didik.

Verifikasi dilakukan terhadap calon siswa yang sebelumnya dipetakan oleh Dinas Sosial berdasarkan data kemiskinan nasional.

“Satu yang mungkin kami lakukan adalah membantu memverifikasi calon murid,” tuturnya.

Sementara itu, Agus menegaskan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SR sepenuhnya direkrut oleh Kemensos melalui mekanisme tersendiri.

Proses tersebut berada di luar jalur PPPK maupun CPNS daerah dan mengikuti regulasi khusus pemerintah pusat.

“Kalau tenaga pengajar dan tenaga kependidikan itu langsung dari Kemensos,” tegasnya.

Informasi yang diterima, rekrutmen guru hingga kepala sekolah SR dilakukan melalui pendaftaran mandiri secara daring yang disiapkan pusat.

Skema pengelolaannya pun masih menunggu keputusan, termasuk kemungkinan satu kepala sekolah untuk seluruh jenjang atau per jenjang pendidikan.

“Itu juga belum sampai dibahas. Masih menunggu regulasi pusat,” jelas Agus.

Kabupaten Madiun sendiri masuk kategori rintisan tahap kedua Sekolah Rakyat.

Saat ini, fokus pemerintah daerah diarahkan pada penyiapan sarana dan prasarana pendukung.

Pembangunan gedung SR ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai.

“Yang terpenting sekarang penyiapan sarana dan prasarana,” pungkasnya. (odi/aan)

Editor : Hengky Ristanto
#pembangunan sekolah #Sekolah Rakyat #sekolah untuk keluarga miskin #madiun #pendidikan inklusif #Sekolah Rakyat Madiun #rekrutmen guru Kemensos