Jawa Pos Radar Madiun – Pengelolaan anggaran Kabupaten Madiun kembali menuai pengakuan.
Pemkab Madiun meraih peringkat ketiga terbaik pengelolaan kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan diberikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jatim Kementerian Keuangan RI dalam forum FGD Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula Majapahit Kanwil DJPb Jatim, Kamis (12/2).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Hadi Sutikno menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
’’Penghargaan ini berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh OPD,” ujarnya.
Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama menjaga kinerja pengelolaan DAK fisik tetap optimal.
Penilaian mencakup sejumlah indikator, salah satunya ketepatan dan kecepatan kontrak proyek melalui aplikasi OM-SPAN.
’’Proses lelang dini dan tidak adanya keterlambatan administrasi menjadi faktor penting,” jelas Pak Tik –sapaan akrabnya.
Selain itu, realisasi penyerapan anggaran menjadi perhatian utama.
Pemerintah daerah dituntut menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
Tahapan pencairan dana dari tahap I hingga III harus berjalan tanpa kendala administrasi.
Output fisik proyek juga wajib sesuai spesifikasi teknis dan selesai tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran.
’’Uang yang keluar harus sebanding dengan bangunan yang berdiri,” tegasnya.
Kualitas laporan serta review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut menentukan hasil penilaian.
Validitas laporan dan kesesuaian kondisi lapangan menjadi aspek krusial.
Penghargaan tersebut bukan kali pertama diraih. Pada tahun anggaran 2024, Pemkab Madiun bahkan meraih peringkat pertama penghargaan serupa yang diterima langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto.
Selain itu, Pemkab Madiun juga meraih juara pertama Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Terbaik dalam Anugerah Digdaya Mataraman yang digelar Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri.
Kabupaten Madiun dinilai unggul karena tingginya volume transaksi KKPD serta konsistensi mendorong digitalisasi pembayaran daerah.
’’Digitalisasi menjadi bagian penting reformasi tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto