Jawa Pos Radar Madiun – Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus utama dalam satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Madiun dengan visi Kabupaten Madiun Bersih Sehat dan Sejahtera (Bersahaja).
Komitmen tersebut diwujudkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
‘’Dalam satu tahun perjalanan pemerintahan dengan visi Madiun Bersahaja, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting yang selalu diupayakan dalam pembangunan Kabupaten Madiun,’’ ungkap Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Madiun, Joko Lelono.
Peran strategis dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai pengawal misi “Bersih”.
Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan pencegahan, Inspektorat memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
Penguatan sistem ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
‘’Pengawasan bukan semata mencari kesalahan, tetapi memastikan sistem berjalan efektif dan transparan,” jelasnya.
Upaya perbaikan tersebut membuahkan sejumlah capaian signifikan.
Kabupaten Madiun berhasil meraih peringkat kedua se-Jawa Timur dalam capaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, daerah ini juga menempati peringkat ketujuh se-Jawa Timur dalam Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
‘’Capaian ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan memperkuat sistem pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Madiun telah berada pada Level 3.
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga mencapai Level 3, menandakan fungsi pengawasan internal semakin kuat dan profesional.
Bahkan, dua OPD berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam penilaian Zona Integritas tingkat nasional. “Ini menjadi indikator bahwa budaya kerja bersih mulai tertanam di lingkungan birokrasi,” tambahnya.
Bagi Pemkab Madiun deretan capaian tersebut bukanlah garis akhir. Capaian itu justru penanda bahwa sistem yang dijalankan sudah berada pada arah yang tepat.
Menurutnya, tata kelola yang bersih dibangun melalui konsistensi, pembinaan, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri. ‘’Untuk itu budaya kerja bersih akan terus dijaga sebagai fondasi pelayanan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Madiun,’’ tegasnya. (odi/*)
Editor : Mizan Ahsani