Jawa Pos Radar Madiun – Pengawasan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Nglames tak hanya dilakukan pemerintah daerah.
DPRD Kabupaten Madiun juga ikut mengawal proyek strategis nasional tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan, Komisi D akan terus memantau perkembangan proyek di lapangan.
Meski pembangunan bersumber dari APBN, fungsi pengawasan tetap dijalankan sesuai kewenangan legislatif daerah.
’’Karena ini proyek strategis nasional, teman-teman Komisi D akan terus memantau di lapangan. Harapan kami sekolah ini cepat selesai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,’’ ujarnya usai rapat paripurna kesepakatan dua raperda non-APBD, kemarin (25/2).
Menurut Fery, lokasi SR di wilayah utara Kabupaten Madiun dinilai cukup representatif dan strategis.
Selain dekat pusat kabupaten, kawasan tersebut juga dinilai minim potensi persoalan sosial maupun geografis.
Dia mengakui proyek berskala besar kemungkinan belum rampung sepenuhnya pada target Juni mendatang.
Namun, pihaknya berharap pekerjaan fisik minimal memasuki tahap finishing sehingga penerimaan siswa baru dapat dimulai tahun ini.
’’Kami dorong agar Juni nanti tinggal finishing,’’ imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setiono menambahkan, pihaknya tetap akan melakukan peninjauan langsung sebagai bentuk representasi kewilayahan.
DPRD ingin memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan.
’’Minimal kami tahu kondisi di lapangan dan bisa memberi masukan, meski proyek ini langsung dari APBN,’’ katanya.
Selain mengecek spesifikasi bangunan, DPRD juga akan melihat dampak pembangunan terhadap masyarakat sekitar serta mekanisme rekrutmen calon siswa.
Aspirasi warga sekitar proyek juga akan menjadi perhatian dewan.
’’Kalau ada dampak dari pembangunan SR ini tentu akan kami tampung,’’ pungkasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto