Jawa Pos Radar Madiun – Temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Madiun menuai sorotan DPRD.
Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Mejayan diketahui mendapat status suspend dari Badan Gizi Nasional.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menegaskan Satgas MBG dan Dinas Kesehatan harus bergerak cepat menindaklanjuti temuan tersebut.
’’Kalau memang betul ada temuan seperti itu, juknisnya harus segera jelas. Satgas MBG maupun Dinkes harus langsung turun hari itu juga,’’ tegasnya, Rabu (4/3).
Menurut Fery, respons cepat sangat penting karena program tersebut menyangkut kesehatan siswa penerima MBG.
’’Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Kalau ada kejadian, besoknya paling tidak sudah turun. Jangan ditunda-tunda,’’ ujarnya.
Fery juga meminta kejelasan terkait status operasional layanan jika ditemukan pelanggaran.
Meski saat ini baru sebatas surat peringatan pertama (SP1), pihaknya menilai perlu ketegasan apakah layanan dihentikan sementara atau tetap berjalan dengan pengawasan ketat.
Selain itu, dia menyoroti pentingnya selektivitas dalam memilih bahan makanan agar tidak menggunakan bahan yang mudah basi atau berjamur.
’’Kalau memang makanan itu gampang jamur, gampang basi, jangan dipilih. Harus betul-betul jeli,’’ katanya.
Sementara itu, SPPG Mejayan dikabarkan menghentikan sementara operasionalnya sejak Selasa (3/3).
Informasi tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi pengelola.
Dalam unggahannya, pengelola menyampaikan permohonan maaf kepada penerima manfaat serta berkomitmen melakukan evaluasi bersama relawan dan pemasok sebelum kembali beroperasi. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto