Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun mulai menyusun usulan formasi CPNS 2026.
Langkah ini menyusul terbitnya surat edaran (SE) dari Kementerian PAN-RB yang membuka peluang pengajuan kebutuhan ASN.
Kepala BKPSDM Kabupaten Madiun Heru Kuncoro mengatakan, pengusulan formasi tidak serta-merta mengikuti jumlah ASN yang pensiun.
Pemkab tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
’’Kami tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Berdasarkan SE, selain jumlah PNS yang pensiun juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya, Sabtu (28/3).
Saat ini, proses penghitungan kebutuhan masih berlangsung dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bapperida.
Perhitungan dilakukan secara detail agar tidak membebani fiskal daerah ke depan.
’’Masih kami koordinasikan dengan OPD terkait, karena harus dihitung secara detail sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Salah satu pertimbangan utama adalah batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027.
Regulasi tersebut membuat pemkab harus lebih selektif dalam mengusulkan formasi.
Pendekatan yang digunakan mengarah pada prinsip zero growth.
’’Kami harus cek dan ricek supaya belanja pegawai di 2027 tidak melebihi 30 persen,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara, jumlah ASN yang pensiun tahun ini mencapai sekitar 385 orang.
Namun, angka tersebut tidak otomatis menjadi acuan jumlah formasi CPNS yang diajukan.
Pemkab akan melakukan simulasi kemampuan keuangan sebelum menentukan angka final.
’’Tidak serta-merta langsung mengusulkan sebanyak itu, harus dihitung dulu berbagai faktor,” imbuhnya.
Dalam SE KemenPAN-RB, prioritas formasi CPNS diarahkan pada sektor pelayanan dasar.
Seperti tenaga pendidikan, kesehatan, serta tenaga teknis.
Rekrutmen juga difokuskan untuk jabatan fungsional, bukan struktural.
’’Yang direkrut jelas untuk jabatan fungsional, karena struktural melalui mekanisme promosi dan mutasi,” terangnya.
Pengusulan formasi ditargetkan rampung sebelum tenggat waktu 31 Maret.
Pemkab Madiun pun tengah mempercepat proses perhitungan.
’’Masih berproses, kami kejar sesuai jadwal yang ditentukan,” tandasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto