Jawa Pos Radar Madiun – Ruang fiskal terbatas tak membuat Pemkab Madiun berpangku tangan.
Jalur politik ditempuh. Pemkab “ngudo roso” ke Ali Mufti saat kunjungan kerja di Pendopo Muda Graha, kemarin.
Pertemuan dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, wakil bupati, sekda, pimpinan DPRD, hingga jajaran OPD.
Fokusnya satu: mengunci dukungan pusat untuk penguatan infrastruktur daerah.
Mas Hari Wur –sapaan bupati– menegaskan, infrastruktur menjadi kunci sektor strategis, terutama ketahanan pangan dan energi.
Baca Juga: Proyek Tower Ilegal di Madiun Tetap Jalan, Satpol PP Siapkan Penyegelan
“Peningkatan infrastruktur penting untuk mendukung program nasional swasembada pangan dan energi. Ini kami turunkan dalam visi ‘Bersahaja’,” ujarnya.
Sejumlah usulan dibawa ke meja pertemuan. Mulai penanganan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), hingga proyek strategis lain.
Di antaranya penggantian Jembatan Glonggong II, optimalisasi Embung Kresek, pembangunan Embung Glonggong, revitalisasi GOR Pangeran Timoer Caruban, serta pembangunan Jembatan Tiron.
Pemkab juga memaparkan capaian pembangunan tiga tahun terakhir.
Pada 2025, tiga paket IJD terealisasi, yakni perbaikan Jalan Mojopurno–Dimong, preservasi Klitik–Dimong, serta Dolopo–Mojorejo. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Program IJD Mulai Jalan, Dua Ruas di Madiun Digarap Kementerian PUPR
“Kami tetap berharap dukungan pusat,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ali Mufti menegaskan peran legislatif lebih sebagai fasilitator agar kebutuhan daerah terhubung dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, realisasi program sangat bergantung pada dukungan teknis kementerian melalui balai terkait.
“Saya memfasilitasi agar kebutuhan daerah terkoneksi ke pusat. Perlu sinergi dengan balai,” tegasnya.
Forum juga dihadiri perwakilan BP3KP Jawa Timur, BBWS Bengawan Solo, BBPJN Jawa Timur–Bali, serta BPTD Kelas II Jawa Timur.
Masing-masing memaparkan peluang program yang dapat disinergikan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Madiun.
Pertemuan ditutup dengan dialog teknis bersama OPD yang dipandu Dinas PUPR.
Sejumlah usulan diperdalam guna memastikan kesiapan sebelum diajukan ke pemerintah pusat. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto