Jawa Pos Radar Madiun – Persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun masih menggunung.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan hingga akhir 2025, tercatat sekitar 11 ribu rumah masuk kategori RTLH dan membutuhkan penanganan segera.
Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tahun ini baru mampu mengintervensi 320 unit rumah melalui skema APBD dan APBN dengan total anggaran Rp 6,84 miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Gunawi mengatakan, mayoritas penerima bantuan berasal dari keluarga miskin kategori desil 1 hingga 4.
Kondisi rumah yang masuk kategori RTLH rata-rata tidak sehat dan membahayakan penghuni.
“Rata-rata penerima masuk kategori desil 1 sampai 4. Jadi memang keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan,” katanya, Selasa (19/5).
Menurut Gunawi, penanganan RTLH melalui APBD 2026 dialokasikan untuk 100 unit rumah dengan anggaran Rp 2,44 miliar.
Bantuan dibagi dalam tiga kategori, yakni peningkatan kualitas rumah, peningkatan kualitas plus, dan pembangunan rumah baru.
“Untuk reguler APBD tahun 2026 ada 100 rumah. Itu terdiri dari program peningkatan kualitas, peningkatan kualitas plus, sampai pembangunan baru,” imbuhnya.
Bantuan peningkatan kualitas rumah diberikan sebesar Rp 20 juta per unit.
Sedangkan peningkatan kualitas plus Rp 25 juta dan pembangunan baru Rp 50 juta per rumah.
Seluruh bantuan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial uang langsung kepada penerima.
Selain APBD, Kabupaten Madiun juga memperoleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat sebanyak 220 unit rumah dengan total anggaran Rp 4,4 miliar.
Masing-masing rumah mendapat bantuan Rp 20 juta.
“Karena sifatnya peningkatan kualitas, masing-masing rumah mendapat bantuan Rp 20 juta,” jelasnya.
Program BSPS sementara menyasar enam desa.
Yakni lima desa di Kecamatan Kare dan satu desa di Kecamatan Pilangkenceng, tepatnya Desa Krebet.
Disperkim sebenarnya mengusulkan 3.812 unit RTLH mendapat bantuan tahun ini.
Namun hingga tahap kedua, kuota yang turun dari pemerintah pusat baru 220 unit.
“Usulan kami sebenarnya 3.812 unit rumah untuk tahun ini. Tapi sampai tahap dua baru turun 220 unit,” ujarnya.
Pihaknya berharap ada tambahan intervensi bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi agar penanganan RTLH di Kabupaten Madiun dapat lebih maksimal.
“Kalau mengandalkan APBD saja tentu berat. Harapannya ada tambahan intervensi dari pusat maupun provinsi,” tuturnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto