Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kabupaten Madiun mulai mewanti-wanti persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR).
Pemkab diminta tidak asal jalan agar sekolah baru tersebut tidak memunculkan persoalan di awal pembelajaran.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengingatkan potensi siswa mundur harus diantisipasi sejak dini.
Sebab, status SR sebagai lembaga pendidikan baru dinilai rawan memunculkan ketidaksiapan peserta didik maupun orang tua.
“Jangan sampai baru seminggu berjalan, lalu ada siswa yang mundur. Itu yang harus dihindari,” tegasnya, Jumat (22/5).
Menurut dia, sosialisasi kepada calon siswa dan wali murid harus dilakukan secara matang dan transparan.
Seluruh gambaran kondisi sekolah wajib disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari.
“Makanya sejak awal siswa yang mau daftar di situ harus diberi wawasan dan gambaran yang utuh,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai sekolah baru pasti memiliki dinamika, termasuk keterbatasan fasilitas pada masa transisi awal operasional.
Karena itu, calon siswa diminta memahami seluruh risiko sebelum memutuskan bergabung dengan Sekolah Rakyat.
“Ini sekolah yang betul-betul baru. Paling tidak dari awal mereka sudah melihat dan siap dengan segala risikonya,” imbuhnya.
Meski memberi catatan kritis, DPRD tetap mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang tengah disiapkan Pemkab Madiun.
Dewan berharap target kuota awal sekitar 360 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bisa terpenuhi.
Namun, dalam waktu yang semakin mepet, DPRD meminta pemkab fokus menuntaskan kesiapan infrastruktur dasar, terutama ruang kelas.
“Kesiapan yang paling utama dalam waktu dekat ini, ya yang penting ruang kelasnya mencukupi,” tandasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto