Jawa Pos Radar Madiun – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut tidak diraih Pemkab Madiun secara instan.
Di balik capaian tersebut, terdapat penguatan sistem pengawasan, koordinasi, dan pendampingan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah penerapan desk anggaran dan koordinasi intensif antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan seluruh OPD.
Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Hadi Sutikno mengatakan, opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Secara administrasi dan materiil, laporan keuangan daerah dinilai baik oleh BPK. Namun, ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah," ujarnya usai penyerahan opini WTP di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, kemarin (29/5).
Menurut Hadi, BPKAD secara rutin menggelar rapat koordinasi dan desk anggaran bersama OPD untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai regulasi serta arah kebijakan pembangunan daerah.
Melalui mekanisme tersebut, berbagai potensi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian penggunaan anggaran dapat terdeteksi sejak dini sebelum menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain memperkuat pengawasan, desk anggaran juga dinilai mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah.
"Desk anggaran membuat arah kebijakan di masing-masing OPD lebih jelas dan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran," katanya.
Hadi menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri.
Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan.
Menurutnya, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran akan terus meningkat seiring tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
"Jangan sampai setelah mendapat apresiasi justru kendor. Yang harus dilakukan adalah terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan," tegasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto