Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun masih berpacu memenuhi kuota peserta didik Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2026/2027.
Bukan karena minim calon siswa, melainkan masih adanya keraguan dari sebagian orang tua untuk melepas anak mereka mengikuti pendidikan berbasis asrama.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, sejumlah keluarga sasaran penerima manfaat masih membutuhkan pendampingan dan penjelasan lebih lanjut terkait konsep Sekolah Rakyat.
“Ternyata tidak semua orang tua, meskipun dari desil 1 dan 2, langsung memperbolehkan anaknya masuk Sekolah Rakyat,” ujarnya, kemarin (1/6).
Menurut Supriyadi, kekhawatiran orang tua umumnya dipicu minimnya informasi mengenai sistem pendidikan, pola pengasuhan, hingga kehidupan siswa selama tinggal di asrama.
Karena itu, Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terus melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.
Sosialisasi dilakukan dari rumah ke rumah untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai program tersebut.
Dia menegaskan, seluruh kebutuhan siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung negara.
Mulai kebutuhan makan, pakaian, perlengkapan sekolah, hingga fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
“Semua kebutuhan anak dipenuhi negara, sehingga orang tua tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Selain itu, petugas juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus menjadi instrumen memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui pendidikan berasrama dengan fasilitas yang memadai, siswa diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarganya di masa depan.
Pada tahun pertama operasionalnya, Sekolah Rakyat yang berlokasi di Nglames ditargetkan menampung 360 siswa.
Kuota tersebut terdiri atas 120 siswa jenjang SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto