Jawa Pos Radar Madiun – Kabupaten Madiun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Pemkab Madiun berhasil meraih Peringkat I Nasional kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak menghalangi pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
Dalam penilaian Kemendagri, Kabupaten Madiun dinilai sebagai daerah paling inovatif dalam menciptakan sumber pembiayaan pembangunan di luar skema konvensional APBD.
Kabupaten Madiun berhasil mengungguli Kabupaten Sleman yang menempati peringkat kedua dan Kabupaten Gianyar di posisi ketiga.
Penghargaan diserahkan dalam malam apresiasi yang berlangsung di Yogyakarta Marriott Hotel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis malam (4/6).
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mencari solusi pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan anggaran.
"Karena keterbatasan fiskal daerah, kami harus kreatif, berkreasi, berinovasi bagaimana supaya dengan keterbatasan fiskal ini kami bisa melayani masyarakat," ujarnya.
Menurut Hari, salah satu inovasi yang menjadi perhatian nasional adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada proyek Alat Penerangan Jalan (APJ).
Melalui skema tersebut, Pemkab Madiun berhasil memasang 7.459 titik lampu LED yang menerangi sekitar 300 kilometer ruas jalan hingga ke kawasan pedesaan.
Jika pembangunan hanya mengandalkan APBD murni, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk direalisasikan.
Namun melalui KPBU, manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.
"Karena kalau misalkan saja kami menunggu ngelumpukke duit, 10 tahun masyarakat tidak bisa terlayani seperti pada saat ini. Padahal itu dibutuhkan masyarakat saat ini. Dengan metode KPBU, kami bisa memberikan manfaat pada saat ini dan untuk kepentingan sampai masa yang akan datang," jelasnya.
Selain memperluas layanan penerangan jalan, program tersebut juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah.
Tagihan listrik pemerintah daerah yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp 14 miliar pada 2023 berhasil ditekan menjadi sekitar Rp 5 miliar pada periode 2025–2026.
Kemendagri menilai keberhasilan Kabupaten Madiun tidak hanya pada proyek KPBU APJ, tetapi juga kemampuan daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan alternatif.
Mulai dari pengelolaan BUMD, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), digitalisasi keuangan daerah, hingga kerja sama strategis dengan berbagai pihak.
Keberhasilan tersebut kini akan dilanjutkan melalui proyek lain.
Pemkab Madiun tengah menyiapkan skema pembiayaan kreatif serupa untuk program preservasi jalan kabupaten.
Langkah awal dilakukan dengan penyusunan dokumen Outline Business Case (OBC) yang difasilitasi langsung oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar pengembangan proyek infrastruktur berikutnya.
Atas capaian tersebut, Kabupaten Madiun juga memperoleh insentif sebesar Rp 3 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
"Karena itu semua hasil karya daripada teman-teman semua, mudah-mudahan bisa membantu dan memberikan layanan terbaik pada masyarakat," pungkas Hari. (odi/aan/her)
Editor : Hengky Ristanto