Jawa Pos Radar Madiun – Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi semakin dekat menakhodai DPC PKB Kabupaten Madiun.
Politikus yang akrab disapa Dokter Pur tersebut resmi ditetapkan sebagai calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Madiun periode 2026–2031 oleh DPP PKB.
Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan 37 calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur dalam agenda yang digelar DPW PKB Jawa Timur, Kamis (11/6).
“Alhamdulillah, 38 calon Ketua Dewan Tanfidz definitif DPC PKB se-Jawa Timur sudah ditetapkan,” ujar Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Multazamudz Dzikri.
Menurut Dzikri, seluruh nama yang ditetapkan telah melewati serangkaian tahapan internal partai.
Mulai musyawarah cabang (muscab), proses penjaringan, hingga uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilakukan oleh DPP PKB.
Meski telah ditetapkan, status Dokter Pur saat ini masih sebagai calon ketua definitif.
Sebab, DPP PKB belum menerbitkan surat keputusan (SK) kepengurusan maupun melaksanakan pelantikan pengurus baru hasil muscab.
“Kenapa masih disebut calon? Karena SK-nya belum turun dan juga belum digelar pelantikan,” kata Dzikri.
Dia menjelaskan, penetapan calon ketua merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi yang dilakukan PKB di seluruh daerah.
Kehadiran figur-figur baru di tingkat DPC diharapkan mampu memperkuat struktur partai hingga tingkat akar rumput.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Madiun periode 2021–2026 Nuryanto membenarkan bahwa Dokter Pur telah ditetapkan sebagai calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Madiun.
Namun, dia memilih tidak banyak berkomentar mengenai langkah organisasi berikutnya hingga terbitnya keputusan resmi dari DPP PKB.
“Sekarang ketua baru yang berwenang sampai terbentuknya kepengurusan baru periode ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Muscab DPC PKB Kabupaten Madiun menghasilkan empat nama yang masuk bursa calon ketua.
Selain dr Purnomo Hadi, terdapat nama Djoko Setijono, Wahyu Widayat, dan Slamet Rijadi.
Dengan penetapan tersebut, peluang Dokter Pur untuk memimpin DPC PKB Kabupaten Madiun periode 2026–2031 semakin terbuka.
Namun, kepastian jabatan tersebut masih menunggu terbitnya SK DPP PKB serta pelantikan kepengurusan baru. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto