Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun memperkuat sistem penanganan bencana dengan membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).
Tim tersebut resmi dikukuhkan Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi di Ruang Eka Kapti Puspem Caruban, kemarin (15/6).
Pembentukan Jitupasna dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus memastikan penanganan korban maupun kerusakan tidak terhambat oleh proses birokrasi yang panjang.
“Kami maksimalkan dengan Jitupasna ini. Mudah-mudahan penanganan pascabencana bisa lebih cepat,” ujar Hari Wur.
Menurut bupati, selama ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sering membutuhkan waktu cukup lama karena melibatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Kehadiran Jitupasna diharapkan mampu mempercepat proses tersebut melalui pengkajian kebutuhan yang dilakukan secara terpadu.
“Hasil kajian itu menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penganggaran sehingga penanganan bisa segera dilakukan,” katanya.
Hari menegaskan seluruh anggota tim harus bekerja secara terintegrasi dan saling terhubung.
Sebab, penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga melibatkan berbagai instansi lain seperti Disperkim, BPKAD, Bapperida, Dinas Kesehatan, hingga perangkat daerah terkait lainnya.
“Jangan sampai sudah menjadi tim tetapi tidak saling terhubung. Harus kompak agar pekerjaan cepat selesai,” tegasnya.
Pembentukan Jitupasna dinilai penting mengingat Kabupaten Madiun memiliki sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
Kawasan lereng Gunung Wilis seperti Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang, Geger, dan Dolopo berpotensi mengalami tanah longsor, banjir, maupun angin kencang.
Sementara wilayah Balerejo dan Pilangkenceng kerap terdampak banjir saat debit air meningkat.
Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi menambahkan, tim harus mampu melakukan kajian secara menyeluruh terhadap dampak bencana, baik kerusakan fisik maupun dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Menurut Dokter Pur, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Namun demikian, dia mengingatkan seluruh anggota tim agar tetap mengutamakan keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan.
Personel diminta mematuhi standar operasional dan menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai menjadi pahlawan kesiangan tanpa memperhatikan keselamatan diri,” pesannya.
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Boby Saktia Putra Lubis menjelaskan bahwa Jitupasna diperkuat unsur lintas OPD, PMI, hingga Baznas.
Setelah dikukuhkan, seluruh anggota tim akan mengikuti pelatihan dan koordinasi teknis agar siap diterjunkan ketika terjadi bencana.
“Kami ingin saat bencana terjadi, seluruh kebutuhan dan langkah penanganan sudah terpetakan dengan jelas,” tandas Boby. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto