Jawa Pos Radar Madiun – Kelangkaan aspal yang terjadi secara nasional mulai berdampak terhadap program pemeliharaan jalan di Kabupaten Madiun.
Untuk mengantisipasi terhambatnya perbaikan infrastruktur, Pemkab Madiun menyiapkan langkah darurat dengan menggunakan cor beton sebagai alternatif penanganan jalan rusak.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun saat ini mulai menyusun skenario penanganan jika pasokan aspal tidak kunjung tersedia hingga akhir Juni mendatang.
“Kalau material tidak kunjung datang, kami gunakan penanganan darurat dengan cor beton,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Madiun Boby Saktia Lubis, Rabu (17/6).
Menurut Boby, selain cor beton, opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah penggunaan aspal buton.
Namun, material tersebut membutuhkan kajian lebih lanjut karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan aspal konvensional yang selama ini digunakan untuk pemeliharaan jalan.
Untuk kerusakan dengan tingkat keparahan tertentu, terutama lubang jalan yang cukup dalam, pengecoran beton dinilai menjadi pilihan yang lebih efektif sekaligus mampu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kalau kedalaman lubang sekitar lima sentimeter, kami cenderung melakukan pengecoran beton,” ujarnya.
Meski telah menyiapkan langkah alternatif, Pemkab Madiun masih menunggu kepastian distribusi aspal hingga akhir Juni.
Apabila pasokan kembali normal, program pemeliharaan jalan tetap akan dilaksanakan sesuai perencanaan awal.
Namun jika kelangkaan terus berlanjut, metode penanganan akan disesuaikan agar target pemeliharaan infrastruktur tidak tertunda terlalu lama.
Berdasarkan data DPU-PR, total ruas jalan yang membutuhkan perawatan pada tahun ini mencapai hampir 40 kilometer.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah daerah semula merencanakan pembelian sekitar 2.000 drum aspal dengan asumsi harga Rp 2 juta per drum.
Akan tetapi, kondisi pasar global memicu lonjakan harga yang cukup signifikan.
Saat ini harga aspal dilaporkan meningkat hingga sekitar Rp 3,25 juta per drum.
Kenaikan harga tersebut berpotensi mengurangi volume pembelian material meskipun anggaran yang disiapkan pemerintah daerah masih tersedia.
“Intinya kami punya anggaran, tetapi barangnya langka dan harganya naik,” tegas Boby. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto