Jawa Pos Radar Madiun – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Madiun hingga pertengahan Juni 2026 masih berada di angka 25,05 persen.
Dari target atau baku pajak sebesar Rp32,2 miliar, penerimaan yang masuk baru mencapai Rp8,06 miliar.
Meski demikian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun tetap optimistis target penerimaan PBB-P2 tahun ini dapat tercapai sebelum batas akhir pembayaran pada 30 September mendatang.
“Itu dari baku tahun ini sekitar Rp32,2 miliar, dan baru tercapai Rp8,06 miliar,” kata Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nurrsurahmat, kemarin (17/6).
Menurut Ari, capaian tersebut masih sesuai dengan proyeksi yang telah disusun pemerintah daerah.
Apalagi seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah selesai didistribusikan kepada wajib pajak sejak Maret lalu melalui pemerintah desa.
Tahun ini, Bapenda mencetak dan mendistribusikan sebanyak 436.445 lembar SPPT.
Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 436.038 lembar.
Penambahan itu berasal dari pengembangan objek pajak yang terjadi akibat pemecahan bidang tanah maupun bangunan oleh wajib pajak.
“Tahun ini kami ada pengembangan wajib pajak PBB, jadi ada penambahan sekitar 407 lembar. Misalnya dulu satu objek hanya satu SPPT, kemudian dipecah menjadi beberapa objek sehingga jumlah SPPT ikut bertambah,” jelasnya.
Untuk mempercepat realisasi penerimaan, Bapenda terus melakukan berbagai upaya.
Selain menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, instansi tersebut juga menggandeng Bank Jatim membuka layanan pembayaran PBB-P2 keliling di desa-desa.
Melalui program tersebut, petugas mendatangi satu desa setiap hari untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
“Masih ada tiga bulan ke depan, dan semua SPPT telah disebar ke wajib pajak lewat perangkat desa. Maka itu akan kami optimalkan pembayaran PBB-P2 ke depannya,” ungkap Ari.
Dia berharap layanan jemput bola tersebut mampu mempercepat pembayaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
“Tahun ini kami sediakan layanan pembayaran keliling ke desa-desa, setiap hari satu desa. Harapannya realisasi PBB-P2 bisa cepat mencapai 100 persen sebelum jatuh tempo,” tandasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto