Jawa Pos Radar Madiun – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah pusat tidak hanya menjanjikan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Orang tua peserta didik juga disiapkan menerima berbagai bantuan pemberdayaan ekonomi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, konsep Sekolah Rakyat dirancang secara terintegrasi.
Selain menjamin kebutuhan pendidikan anak, pemerintah juga melakukan intervensi terhadap kondisi ekonomi keluarga melalui sejumlah program bantuan sosial dan pemberdayaan.
“Intinya program SR ini diharapkan akan memutus mata rantai kemiskinan. Upaya pemerintah tidak hanya anaknya yang di-Sekolah Rakyat-kan, orang tuanya juga akan mendapatkan fasilitas agar bisa keluar dari angka kemiskinan,” ujarnya, Minggu (21/6).
Menurut Supriyadi, keluarga siswa Sekolah Rakyat berpeluang memperoleh bantuan melalui Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) yang difokuskan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) berupa bantuan modal usaha sekitar Rp 5 juta bagi keluarga penerima manfaat.
Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sehingga tujuan utama Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat tercapai.
Di sisi lain, seluruh kebutuhan dasar siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat dijamin oleh pemerintah.
Mulai kebutuhan makan, pakaian, perlengkapan sekolah, hingga biaya pendidikan selama mengikuti pembelajaran berbasis asrama.
“Kami yakinkan kepada mereka bahwa anak-anak yang disekolahkan di SR ini insya Allah akan dijamin. Baik itu dari sisi kebutuhan makannya, sandangnya, pakaiannya, biaya sekolahnya, dan lain sebagainya pendidikannya, itu akan dicukupi oleh pemerintah," tegas Supriyadi.
Meski menawarkan berbagai fasilitas, minat masyarakat masih belum sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
Hingga Jumat (19/6), jumlah pendaftar yang tercatat dalam aplikasi Setara baru mencapai sekitar 159 calon siswa.
Terdiri atas tujuh pendaftar jenjang SD, 82 siswa SMP, dan 69 siswa SMA.
Padahal, kuota ideal yang disiapkan pemerintah mencapai 90 siswa untuk masing-masing jenjang pendidikan.
Menurut Supriyadi, salah satu kendala yang masih ditemui di lapangan adalah keraguan sebagian orang tua yang belum siap melepas anaknya mengikuti pendidikan berbasis asrama. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto