Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun terus mencari terobosan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat (SR).
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar kunjungan khusus bagi orang tua atau wali murid calon siswa agar dapat melihat langsung fasilitas sekolah berasrama yang disediakan pemerintah.
Gagasan tersebut muncul sebagai upaya mengatasi keraguan sebagian orang tua yang masih enggan melepas anaknya menempuh pendidikan di sekolah berkonsep boarding school.
Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan pemerintah daerah siap menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi dalam kegiatan tersebut.
"Kemarin saya ada ide inovasi, semacam kunjungan bagi calon orang tua wali yang sudah terdata itu ke SR. Nanti kami biayai semuanya, bus disiapkan, dibuat semacam tur begitu," ungkapnya, Senin (22/6).
Menurut Sigit, banyak orang tua yang belum mengetahui secara langsung kondisi dan fasilitas yang tersedia di Sekolah Rakyat.
Karena itu, kunjungan lapangan dinilai penting agar mereka memperoleh gambaran yang utuh sebelum memutuskan menyekolahkan anaknya.
Terutama untuk jenjang sekolah dasar (SD), di mana masih banyak wali murid yang merasa berat hati atau ora tega melepas anak tinggal di lingkungan asrama.
"Biar mereka pirso (tahu) dan melihat sendiri kalau lokasi yang kita siapkan benar-benar lebih dari apa yang mereka bayangkan, sehingga mereka semakin semangat menitipkan putra-putrinya," tambahnya.
Upaya percepatan rekrutmen calon siswa memang menjadi perhatian serius Pemkab Madiun. Sebab, waktu yang tersedia semakin terbatas.
Sesuai jadwal, Surat Keputusan (SK) Penetapan Calon Siswa Sekolah Rakyat dari Bupati Madiun harus sudah ditandatangani paling lambat pada 30 Juni mendatang.
Sementara itu, capaian pengisian kuota masih belum merata di semua jenjang pendidikan.
Untuk tingkat SMP, jumlah pendaftar telah mencapai 82 calon siswa dari total kuota 90 siswa.
Sedangkan jenjang SMA telah terisi 69 calon siswa dari kuota yang sama.
Kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD. Dari total 90 kursi yang disediakan, hingga kini baru tujuh calon siswa yang terdata.
"Secara keseluruhan masih kurang sekitar 110-an calon siswa lagi yang harus dipenuhi," tuturnya.
Padahal, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dengan dukungan fasilitas yang cukup lengkap.
Selain bebas biaya pendidikan, siswa juga mendapatkan fasilitas asrama, kebutuhan perlengkapan sekolah, hingga dukungan pemenuhan gizi harian.
Pemkab Madiun menilai berbagai keunggulan tersebut perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami manfaat yang ditawarkan program tersebut.
"Dan ini juga yang harus diinformasikan kepada masyarakat agar mereka tahu tujuan dan manfaat SR ini memang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto