Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun menyiapkan skema guru tamu untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat (SR) pada awal tahun ajaran 2026/2027.
Langkah tersebut dilakukan karena proses rekrutmen tenaga pendidik definitif dari pemerintah pusat masih berlangsung.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, kebutuhan tenaga pengajar menjadi salah satu perhatian utama menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang.
“Karena waktunya terbatas, harapannya Kemensos pada 14 Juli sudah masuk tahun ajaran baru. Sedangkan proses rekrutmen guru masih berjalan. Maka pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi adanya guru tamu,” ujarnya, Selasa (23/6).
Menurut Supriyadi, guru tamu akan bertugas sementara untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik hingga proses seleksi dan penetapan guru Sekolah Rakyat selesai dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Mereka mengajar dan mengisi kekosongan guru yang notabene guru SR-nya masih dalam proses rekrutmen,” katanya.
Dinsos akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Madiun untuk menentukan jumlah kebutuhan guru sekaligus menyesuaikan kompetensi tenaga pengajar berdasarkan jenjang pendidikan yang tersedia di Sekolah Rakyat.
Kualifikasi guru tamu nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Karena itu, penentuan spesifikasi tenaga pendidik akan melibatkan Dikbud sebagai instansi teknis yang memahami kebutuhan pendidikan di daerah.
“Tentunya spesifikasi guru SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana. Yang tahu Dikbud, nanti kami koordinasikan dengan yang bersangkutan,” jelasnya.
Rencana penyiapan guru tamu tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan itu dihadiri jajaran Pemkab Madiun mulai Sekretaris Daerah (Sekda), Dinsos, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Pemkab Madiun memastikan seluruh kebutuhan pendukung Sekolah Rakyat akan terus dipersiapkan agar program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu tersebut dapat berjalan sesuai target pemerintah pusat.
“Harapannya pemkab dapat menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di daerah,” tandas Supriyadi. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto