Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun kembali mengusulkan bantuan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Tahun ini terdapat delapan titik yang diajukan, terdiri atas tujuh ruas jalan dan satu jembatan yang diproyeksikan mendapat penanganan pada tahun anggaran 2027.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Madiun Boby Saktia Putra Lubis mengatakan seluruh usulan telah disampaikan dan kini memasuki tahap verifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemrograman Penanganan Jalan Daerah (SiTIA).
''Usulan sudah kami masukkan, saat ini masih proses verifikasi di aplikasi Sistem Informasi Pemrograman Penanganan Jalan Daerah (SiTIA),'' ujarnya, Senin (29/6).
Boby menjelaskan, tujuh ruas jalan yang diusulkan meliputi preservasi Jalan Balerejo–Muneng sepanjang 7,764 kilometer, Karangmalang–Banyukambang 2,245 kilometer.
Kemudian, Krokeh–Kajang 4,555 kilometer, Bajulan–Kenongorejo 5,301 kilometer, Dolopo–batas Kabupaten Ponorogo 8,711 kilometer.
Lalu, Bagi–batas Kabupaten Ngawi 2,687 kilometer, serta Krokeh–batas Kota Madiun sepanjang 2,645 kilometer.
Selain itu, DPU-PR juga mengusulkan penggantian Jembatan Bulu I dengan panjang penanganan sekitar 20 meter.
''Ada tujuh ruas jalan dan satu jembatan yang kami usulkan untuk IJD,'' jelasnya.
Pemkab Madiun berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur daerah tetap berlanjut.
Harapan tersebut juga disampaikan saat menghadiri peresmian program IJD oleh Presiden Prabowo Subianto di Sampang beberapa waktu lalu.
''Kami menyampaikan harapan agar Kabupaten Madiun tetap disupport melalui program IJD,'' tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PU juga mengingatkan agar skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan di Kabupaten Madiun tetap dilanjutkan.
''Pak Dirjen menyampaikan yang penting KPBU-nya tetap dilanjutkan,'' imbuh Boby.
Menurut dia, kepastian realisasi usulan IJD masih menunggu pembahasan anggaran pemerintah pusat.
Sebab, seluruh usulan tersebut diproyeksikan masuk dalam program penanganan infrastruktur tahun anggaran 2027.
''Biasanya kepastian diketahui saat pembahasan APBN. Kami berharap bisa masuk pada perubahan APBN seperti tahun sebelumnya,'' pungkasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto