Jawa Pos Radar Madiun – Proyek pemeliharaan jalan di Kabupaten Madiun mulai bergerak.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memastikan proses lelang paket pekerjaan perbaikan jalan dimulai pekan depan setelah pasokan material aspal kembali tersedia.
Kepala DPU-PR Kabupaten Madiun Boby Saktia Putra Lubis mengatakan, kelancaran pengadaan aspal menjadi titik awal dimulainya pekerjaan fisik yang sebelumnya sempat tertunda.
"Target kami mulai minggu depan sudah masuk proses pelelangan perbaikan jalan. Alhamdulillah pengadaan aspal sudah selesai dan berjalan lancar. Mudah-mudahan kondisi ini pelan-pelan kembali normal sehingga pekerjaan bisa segera dilaksanakan," ujarnya, Jumat (10/7).
Boby menjelaskan, fokus pemerintah tahun ini bukan membuka ruas jalan baru, melainkan memperbaiki jalan berkondisi mantap yang mengalami kerusakan agar kualitas jaringan jalan tetap terjaga.
Program pemeliharaan tersebut didukung anggaran sekitar Rp10 miliar yang bersumber dari APBD 2026.
"Yang kami prioritaskan sekarang adalah jalan-jalan mantap yang rusak dan sempat tertunda perbaikannya karena tidak tersedia bahan baku aspal," katanya.
Berdasarkan data DPUPR, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini mencapai sekitar 74 persen atau sekitar 700 kilometer dari total panjang jaringan jalan kabupaten yang mencapai 1.074 kilometer.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Madiun juga mengupayakan tambahan pendanaan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.
Usulan untuk tahun 2026 telah diajukan dan saat ini tinggal menunggu hasil penetapan pemerintah pusat.
"Usulan IJD tahun 2026 sudah kami ajukan dan sudah disurvei oleh pihak balai. Sekarang kami tinggal menunggu kepastian berapa ruas yang nantinya mendapatkan alokasi," imbuhnya.
Dalam program tersebut, Pemkab Madiun mengusulkan delapan paket pekerjaan yang terdiri atas tujuh ruas jalan dan satu jembatan.
Beberapa di antaranya meliputi ruas Balerejo–Muneng, Banyukambang–Karangmalang, Bajulan–Kenongorejo, serta perbaikan Jembatan Bulu.
Menurut Boby, seluruh usulan diprioritaskan karena mendukung konektivitas kawasan pertanian dan ketahanan pangan.
Perbaikan infrastruktur diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto