Jawa Pos Radar Madiun – Realisasi belanja APBD Kabupaten Madiun hingga awal Juli 2026 mendekati separuh dari total anggaran.
Meski demikian, pelaksanaan proyek fisik di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih tertahan akibat fluktuasi harga bahan baku.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Mohamad Hadi Sutikno mengatakan, hingga 1 Juli 2026 serapan APBD mencapai 44,24 persen atau sekitar Rp850,8 miliar dari total anggaran Rp1,924 triliun.
"Kalau kami asumsikan ke 50 persen itu sudah mendekati angka ideal. Karena memang penyerapan disesuaikan kemampuan keuangan yang ada," ujarnya, kemarin (12/7).
Menurut Hadi, hambatan utama penyerapan anggaran terjadi pada dinas teknis yang menangani pembangunan fisik.
Hingga kini, belum ada pekerjaan konstruksi yang berjalan karena masih terdampak fluktuasi harga material akibat kondisi geopolitik.
"Ini merepotkan kita bersama, dampaknya bukan hanya di Kabupaten Madiun tapi skala nasional bahkan internasional," terangnya.
Pria yang akrab disapa Pak Tik itu mengakui BPKAD tidak dapat memaksa OPD segera melaksanakan pekerjaan fisik.
Pihaknya berharap kondisi global segera membaik sehingga harga material kembali stabil.
"Mudah-mudahan setelah ada perubahan SSH (Standar Satuan Harga) ini penyerapan di bidang konstruksi bisa dilaksanakan dengan baik," harapnya.
Meski demikian, BPKAD tetap optimistis realisasi APBD hingga akhir tahun dapat mencapai target.
Hadi menargetkan serapan anggaran berada di kisaran 96 hingga 97 persen saat tutup buku 2026.
"Sisa enam bulan untuk mengejar serapan ini kita cukup optimistis bisa maksimal. Yang jelas tidak bisa 100 persen, pasti ada turun sedikit," tandasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto