Jawa Pos Radar Madiun – BPBD Kabupaten Madiun memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau dengan menggandeng lintas instansi dan pemerintah desa.
Langkah itu ditempuh untuk menekan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang mulai terjadi di sejumlah titik.
Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto mengatakan, sosialisasi kesiapsiagaan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perhutani, Polri, serta pemerintah desa dari 15 kecamatan yang masuk kategori rawan bencana.
"Beberapa hari terakhir sudah terjadi kebakaran lahan di sejumlah titik. Karena itu kami meningkatkan kesiapsiagaan melalui edukasi agar masyarakat memahami potensi karhutla bisa terjadi kapan saja," ujarnya, Minggu (2/8).
Menurut Ageng, edukasi menjadi langkah preventif agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kesiapan yang sama menghadapi dampak musim kemarau.
Selain meningkatkan kewaspadaan, kegiatan tersebut juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran.
Mitigasi dilakukan bersama berbagai instansi, mulai Dinas Damkar, Dinas Pertanian, Perhutani, BBWS, hingga Polres Madiun.
"Kolaborasi lintas sektor diharapkan mempercepat penanganan jika terjadi bencana sekaligus memperkuat langkah mitigasi di lapangan," katanya.
Dalam sosialisasi itu, BPBD menghadirkan narasumber dari BPBD, Dinas Damkar, Dinas Pertanian, Perhutani KPH Saradan, KPH Madiun, KPH Lawu, serta kepolisian.
BPBD juga telah mengirim surat edaran kepada seluruh kecamatan agar meneruskan langkah antisipasi ke desa-desa rawan.
Berdasarkan pemetaan BPBD periode 2025–2026, terdapat 71 desa di 15 kecamatan yang masuk kategori rawan kekeringan.
Kecamatan Wungu menjadi wilayah dengan desa rawan terbanyak, yakni 10 desa.
Sementara itu, potensi karhutla dipetakan terjadi di 27 desa pada 15 kecamatan.
Kecamatan Pilangkenceng dan Saradan menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi, masing-masing memiliki lima desa rawan karhutla. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto