Jawa Pos Radar Madiun – Madiun Umbul Square (MUS) kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Madiun.
Badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut dinilai belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara berbagai persoalan internal yang telah berlangsung bertahun-tahun juga belum sepenuhnya terselesaikan.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Rudi Triswahono menilai pembenahan MUS tidak bisa dilakukan secara biasa.
Kompleksitas persoalan yang dihadapi menuntut langkah penyelesaian yang lebih menyeluruh.
"BUMD yang paling perlu dibenahi jelas Umbul. Kita sudah berkali-kali hearing, tapi tidak bisa disolusikan secara biasa, harus luar biasa," ujarnya, Senin (3/8).
Menurut Rudi, prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lama yang masih membebani perusahaan.
Mulai dari utang-piutang, tunggakan gaji karyawan, hingga penataan kembali struktur manajemen.
"Masih banyak yang perlu dibenahi, terutama sisa masalah sebelumnya atau dosa warisan. Ini perlu diselesaikan satu per satu," katanya.
Komisi C, lanjut Rudi, terus melakukan pendampingan agar MUS dapat beroperasi sebagaimana BUMD lain yang mampu memberikan manfaat bagi daerah.
Proses pembenahan administrasi juga mulai menunjukkan perkembangan meski tidak bisa dilakukan secara instan.
"Surat-surat pemberesan sudah mulai tampak, tapi tidak bisa frontal karena masalah di dalamnya sudah kronis," ungkapnya.
Selain melakukan pengawasan, DPRD juga memberikan sejumlah masukan untuk mendorong kebangkitan MUS.
Salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai upaya menghidupkan kembali aktivitas di kawasan wisata tersebut.
"Sebagai mitra, kami terus mendampingi. Sementara ini sudah dicoba kerja sama dengan HIPMI. Jadi sembari melakukan pemberesan, kita lakukan polesan-polesan agar Umbul kembali menarik dan ramai," pungkasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto