Jawa Pos Radar Madiun – Prevalensi stunting di Kabupaten Madiun semakin mendekati level di bawah 5 persen.
Per Juli 2026, angkanya tercatat 5,02 persen. Turun dibandingkan 5,14 persen pada 2025 dan 5,48 persen pada 2024.
Tren penurunannya semakin terlihat jika ditarik lima tahun ke belakang. Pada 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Madiun masih berada di kisaran 14 persen.
Capaian terbaru tersebut terungkap dalam Monitoring Bulan Timbang dalam rangka Gerakan Cegah Stunting di Posyandu Kartini, Desa Uteran, Kecamatan Geger, dan Posyandu Mawar, Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Selasa (11/8).
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, tren positif tersebut menjadi modal untuk semakin menekan kasus stunting.
Pemkab tak ingin penurunan yang sudah terjadi membuat upaya intervensi mengendur.
’’Tren kita alhamdulillah selalu menurun. Sekarang 5,02 persen berdasarkan data Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi,’’ ujarnya saat monitoring di Posyandu Kartini.
Partisipasi masyarakat dalam Bulan Timbang disebut ikut menopang upaya pencegahan stunting.
Dari 15 kecamatan, 198 desa, dan delapan kelurahan, rata-rata tingkat kehadiran mencapai 97 persen.
’’Ini bentuk kepedulian masyarakat Kabupaten Madiun untuk menyukseskan program pencegahan stunting,’’ katanya.
Kendati demikian, pekerjaan rumah belum sepenuhnya selesai. Prevalensi stunting di Kecamatan Geger dan Pilangkenceng masih berada di atas rata-rata kabupaten, yakni berkisar 7–8 persen.
Kondisi geografis dan keterjangkauan sejumlah wilayah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan intervensi. Karena itu, penanganan diminta dilakukan secara menyeluruh sejak dari hulu.
Intervensi tersebut mulai pemberian tablet tambah darah kepada remaja, edukasi calon pengantin, pemantauan ibu hamil, imunisasi, hingga pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita.
Target Pemkab Madiun pun tak berhenti pada prevalensi di bawah 5 persen. Hari ingin angka stunting dapat terus ditekan hingga berada di bawah 2,5 persen.
’’Pokoknya kita harus di bawah 5 persen. Syukur nanti seperti target internasional, harus di bawah 2,5 persen,’’ tegasnya.
Selain intervensi, akurasi data menjadi perhatian. Para kader posyandu diminta mencatat hasil pengukuran tinggi maupun panjang badan balita sesuai angka sebenarnya tanpa melakukan pembulatan.
Ketelitian tersebut penting lantaran selisih pengukuran dapat berpengaruh terhadap persentase ketika diakumulasi dari jumlah balita yang banyak. Kompetensi kader juga bakal terus diperkuat.
’’Kalau 1,2 ya ditulis 1,2, jangan dibulatkan. Karena jumlah bayinya banyak sehingga akan memengaruhi persentase,’’ terang Hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setyana mengatakan, Bulan Timbang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Februari dan Agustus. Pemkab menargetkan seluruh balita dapat terpantau.
’’Kami upayakan balita yang datang menimbang minimal 95 persen. Dari situ balita stunting bisa ditemukan untuk segera diintervensi,’’ jelasnya.
Kabupaten Madiun saat ini memiliki 877 posyandu aktif yang ditopang 6.449 kader.
Dalam Bulan Timbang tahun ini, pemkab membidik cakupan posyandu mencapai 100 persen.
Monitoring tidak sebatas mengukur tinggi dan panjang badan balita. Kegiatan juga mencakup pengecekan pelayanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), pemberian vitamin A, serta edukasi gizi dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Hari memimpin monitoring di Posyandu Kartini, Uteran. Sementara, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi meninjau pelaksanaan Bulan Timbang di Posyandu Mawar, Ngale.
Kegiatan tersebut turut melibatkan Kementerian Kesehatan, BKKBN, Dinas Kesehatan Jawa Timur, BPS, TP PKK, BAZNAS, PDAM, serta sejumlah perangkat daerah terkait. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto