Jawa Pos Radar Madiun – Pembangunan sembilan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Madiun belum bisa dimulai.
Seluruh lokasi berada di lahan Perhutani dan masih menunggu rekomendasi serta perizinan dari Kementerian Kehutanan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto pun meminta bantuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk menjembatani penyelesaian perizinan dengan kementerian terkait.
’’Kami ada sembilan yang masih menggunakan lahan Perhutani tapi belum kami mulai karena belum mendapatkan perizinan,’’ ungkap Hari.
Persoalan tersebut disampaikan Hari dalam Seminar Nasional Peran KDKMP dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban. Yandri mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Sembilan gerai KDKMP yang belum memulai pembangunan tersebar di sejumlah kecamatan.
Yakni KDKMP Kuwiran di Kecamatan Kare; Tileng, Segulung, Ngranget, dan Mendak di Kecamatan Dagangan; Sumberbendo dan Sidorejo di Kecamatan Saradan; Dawuhan di Kecamatan Pilangkenceng; serta Kebonagung di Kecamatan Mejayan.
Seluruh titik tersebut berada di lahan Perhutani sehingga membutuhkan proses perizinan sebelum pembangunan fisik dapat dilakukan.
Di hadapan peserta seminar, Hari secara terbuka meminta Mendes PDT membantu mempercepat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.
’’Kami minta tolong ke Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri Desa berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan supaya regulasinya dikeluarkan, kemudian rekomendasi untuk perizinan diturunkan,’’ tutur Mas Hari Wur –sapaan Hari Wuryanto, kemarin (19/8).
Hari menyebut Pemkab Madiun telah merampungkan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk sembilan lokasi tersebut. Berkas juga telah disampaikan kepada pihak terkait.
Kondisinya berbeda dengan 185 desa lainnya di Kabupaten Madiun yang proses pembangunan KDKMP disebut berjalan lebih lancar karena menggunakan tanah kas desa (TKD).
’’Sudah bersurat, semua data sudah kami sampaikan semua. Tinggal klik-klik begitu,’’ imbuhnya.
Penyelesaian persoalan lahan dinilai penting karena KDKMP diproyeksikan ikut menopang kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sinergi tersebut diharapkan membuka pasar bagi produk desa sekaligus memperkuat rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
’’Bagaimana sinergitas antara desa dan MBG ini betul-betul bisa terealisasi. Karena kita sudah punya bahan untuk diolah di MBG, tapi tools-nya masih dibutuhkan, termasuk KDMP-nya,’’ urainya.
Sementara itu, perkembangan KDKMP di Kabupaten Madiun terus berjalan. Saat ini, sebanyak 104 bangunan gerai disebut telah siap 100 persen.
Dari jumlah tersebut, 53 KDKMP sudah aktif beroperasi. Sedangkan 102 unit telah menerima kendaraan operasional. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto