Jawa Pos Radar Madiun – Ruang fiskal Kabupaten Madiun menghadapi tekanan dalam Perubahan APBD 2026.
Proyeksi pendapatan daerah menyusut Rp 51,8 miliar, dari semula Rp 1,859 triliun menjadi Rp 1,807 triliun.
Kondisi tersebut tergambar dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang disepakati bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto dan DPRD Kabupaten Madiun dalam rapat paripurna, Kamis (20/8).
Kendati pendapatan turun, pemerintah daerah masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Dana tersebut bakal diarahkan untuk kebutuhan prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menilai penurunan pendapatan tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
’’Kalau melihat pendapatan turun Rp 51 miliar, panjenengan sendiri juga paham situasi sekarang. Kondisi fiskal kita memang seperti ini,’’ ungkap Fery.
Menurut Fery, keberadaan SiLPA memberikan ruang bagi Pemkab Madiun untuk melakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran.
Namun, Perubahan APBD 2026 tidak diarahkan untuk menambah kegiatan baru.
Fokusnya memastikan SiLPA memiliki peruntukan jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
’’Alhamdulillah Kabupaten Madiun masih punya SiLPA. Jadi perubahan anggaran ini tidak ada tambahan kegiatan, yang penting SiLPA itu jelas peruntukannya,’’ ujarnya.
DPRD juga bakal mencermati realisasi program dalam APBD reguler. Jika ditemukan kegiatan yang belum berjalan optimal, perubahan anggaran dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian maupun pergeseran.
Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi pekerjaan rumah.
Sebab, struktur pendapatan Kabupaten Madiun masih banyak ditopang transfer dari pemerintah pusat.
’’Pendapatan supaya naik sudah kita dorong, meski selama ini kita masih mengandalkan transfer, bukan dari PAD kita,’’ katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Madiun Ali Masngudi saat membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyebut pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 1,807 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 diproyeksikan mencapai Rp 2,014 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp 206,4 miliar.
Defisit bakal ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
’’Defisit anggaran tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 206,4 miliar sehingga struktur Perubahan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026 dalam kondisi berimbang,’’ terang Ali.
Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 210,9 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 4,4 miliar.
Banggar dan TAPD selanjutnya menyepakati rancangan Perubahan KUA-PPAS tersebut sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Madiun 2026.
’’Semoga dokumen ini benar-benar mampu menjadi pedoman penyusunan perubahan anggaran Tahun 2026 dan mencerminkan arah politik anggaran pemerintah daerah yang jelas dan terukur,’’ tuturnya.
Arah anggaran tetap mengacu pada delapan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun 2026.
Di antaranya penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi serta peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan.
Prioritas berikutnya meliputi penyediaan infrastruktur berkualitas dan merata serta penurunan pengangguran, peningkatan kualitas masyarakat, peningkatan daya saing perekonomian daerah, dan pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta harmonisasi sosial juga masuk dalam prioritas pembangunan.
’’Seluruhnya diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Madiun, Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja),’’ jelas Ali.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, penurunan pendapatan terutama dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat.
Semula, penurunan transfer berdampak hingga sekitar Rp 209 miliar. Setelah dilakukan komunikasi dan terdapat tambahan transfer, tekanan terhadap pendapatan daerah dapat ditekan menjadi Rp 51,8 miliar.
’’Kami optimalkan anggaran yang ada dengan skala prioritas untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,’’ tegas Hari.
Pemkab Madiun akan mengarahkan anggaran pada sejumlah kebutuhan mendesak.
Infrastruktur menjadi salah satu prioritas, disusul penambahan mobil siaga yang masih diperlukan masyarakat.
Anggaran juga menopang berbagai program pelayanan masyarakat serta kebutuhan kesekretariatan DPRD.
’’Salah satunya infrastruktur, kemudian mobil siaga kita akan sedikit tambahi untuk yang masih urgen,’’ jelasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto