Jawa Pos Radar Madiun – Pekerjaan rumah penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun masih cukup besar.
Tercatat 11.369 RTLH belum tertangani, sehingga pemkab kembali mengusulkan bantuan perbaikan 100 rumah melalui P-APBD 2026.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Madiun Gunawi berharap pembahasan perubahan anggaran dapat segera rampung.
Dengan begitu, tambahan program tersebut masih memiliki cukup waktu untuk direalisasikan tahun ini.
‘‘Untuk di perubahan anggaran ini, kami mengajukan lagi untuk 100 unit lagi. Harapannya dok P-APBD-nya tidak terlalu mundur dan segera kami eksekusi untuk kita salurkan bantuan ini,” kata Gunawi, Jumat (4/9).
Selain mengandalkan APBD Kabupaten Madiun, penanganan RTLH Kabupaten Madiun tahun ini mendapat dukungan dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
Pemprov Jatim memberikan bantuan untuk perbaikan 94 unit rumah. Sedangkan pemerintah pusat mengalokasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 220 unit.
Menurut Gunawi, penyaluran bantuan reguler telah tuntas. Namun, pengerjaan fisik di masing-masing lokasi masih berjalan dengan progres berbeda-beda, rata-rata sekitar 60–70 persen.
“Penyalurannya sudah 100 persen. Tetapi pelaksanaan di lapangan progresnya berbeda-beda, rata-rata sekitar 60 sampai 70 persen dan kami targetkan selesai akhir tahun,” ujarnya.
Besarnya jumlah rumah yang belum layak huni membuat Pemkab Madiun terus mengupayakan tambahan bantuan dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, sekitar 3.800 RTLH telah diusulkan untuk mendapat intervensi program pusat, tetapi alokasi awal 2026 baru menyasar 220 unit.
Besaran bantuan yang diterima masyarakat berbeda sesuai sumber anggarannya.
Program BSPS sekitar Rp 20 juta per unit, bantuan Pemprov Jatim sekitar Rp 25 juta per unit, sedangkan APBD Kabupaten Madiun mengalokasikan Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per rumah sesuai kategori penanganan.
Gunawi menegaskan, bantuan tersebut bersifat stimulan. Penerima diharapkan ikut berswadaya sehingga perbaikan rumah dapat diselesaikan sesuai kebutuhan.
“Kami berharap nanti ada tambahan lagi dari pemerintah pusat, baik akhir tahun ini maupun 2027. Bantuan sosial kaitannya untuk penanganan RTLH sifatnya stimulan untuk memancing kepedulian masyarakat memberdayakan dirinya,” pungkasnya. (ryu/aan)
Editor : Hengky Ristanto