Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi Kepala DLH, M. Zahrowi, menyampaikan paparan di Rakor dan Evaluasi Tata Kelola Persampahan. (LODITYA F/RADAR MADIUN)Jawa Pos Radar Madiun – Target meraih predikat Adipura 2026 tak cukup hanya mengandalkan program kebersihan pemkab. Kesadaran masyarakat hingga konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sampah dari sumbernya menjadi pekerjaan yang harus dibenahi bersama.Penegasan itu disampaikan Bupati Madiun, Hari Wuryanto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Persampahan Hulu-Hilir Terintegrasi dan Berkelanjutan di Rumah Makan Taliroso, Caruban, kemarin (13/10).Forum yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat tersebut melibatkan jajaran OPD, camat, lurah, perwakilan kepala desa, pengelola tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), bank sampah, komunitas lingkungan, hingga pengelola pondok pesantren."Kita tidak bisa mewujudkan lingkungan yang bersih tanpa berkolaborasi. Seluruh komponen masyarakat harus bekerja sama dan mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan serta penyelesaian masalah sampah," ungkapnya.Salah satu yang menjadi perhatian adalah optimalisasi gerakan Selasa dan Jumat Aman, Sehat, Resik, Indah (Selamat Asri). Bupati meminta kegiatan bersih-bersih tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran, mulai OPD hingga pemerintah kecamatan dan desa."Selamat Asri ini harus dimaksimalkan. Sementara ini masih sporadis, kadang sebulan sekali. Kalau bisa rutin setiap Selasa dan Jumat, meskipun hanya lima atau sepuluh menit. Yang penting komitmen betul," tegasnya.Persoalan lain yang disorot adalah keterbatasan fasilitas pengolahan sampah. Menurutnya, keberadaan TPS3R perlu diperluas agar sampah dapat ditangani sejak dari sumbernya dan tidak seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).Pemkab Madiun akan memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas.Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Nglames. Selain berada di kawasan perkotaan yang menjadi wajah Kabupaten Madiun, wilayah tersebut juga berkaitan dengan keberadaan Sekolah Rakyat."TPS3R kita memang belum lengkap semuanya. Insyaallah akan kami lengkapi secara bertahap. Nglames menjadi salah satu prioritas yang akan kita fasilitasi," imbuhnya.Bupati mendorong masyarakat semakin memahami bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Untuk memberikan efek jera, pemkab juga membuka opsi pemanfaatan rekaman kamera pengawas (CCTV) sebagai sarana mengidentifikasi pelaku pembuangan sampah sembarangan."Kita edukasi terus. Kalau nanti ada yang membuang sampah sembarangan dan terekam CCTV, bisa kita tampilkan di videotron supaya memberikan efek jera," tuturnya.Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi Kepala DLH, M. Zahrowi, berfoto bersama para peserta Rakor dan Evaluasi Tata Kelola Persampahan. (LODITYA F/RADAR MADIUN)Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Madiun M Zahrowi menjelaskan, rapat koordinasi dan evaluasi tersebut merupakan langkah memperkuat komitmen lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan persampahan.Pengelolaan sampah juga menjadi program prioritas daerah yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional."Pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan masyarakat, pengelola TPS3R, pelaku usaha, akademisi, media, dan komunitas lingkungan harus bersinergi sesuai kapasitas masing-masing," jelasnya.Zahrowi menambahkan, hasil evaluasi turut mengemuka usulan penambahan fasilitas TPS3R serta penanganan tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang masih muncul di sejumlah titik. Untuk menangani TPS liar, DLH menyiapkan aksi bersama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan melalui gerakan bersih-bersih setiap Selasa dan Jumat.DLH juga memfasilitasi pengangkutan sampah dengan mengoptimalkan sinergi bersama TPS3R terdekat. "Pengangkutan tidak berarti semuanya langsung masuk TPA. Kita sinergikan dengan TPS3R terdekat untuk pemilahan dan pengolahan. Sampah yang dibawa ke TPA seharusnya residu," terangnya.Penguatan pengawasan juga akan diupayakan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, termasuk kemungkinan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pengadaan CCTV di titik rawan pembuangan sampah liar. Dia menyebut, Kabupaten Madiun pada 2025 memperoleh predikat Kabupaten Menuju Bersih dengan peringkat ke-14 nasional dan skor 66,89. ‘‘Tahun ini, pemkab menargetkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah agar mampu meraih predikat Adipura," pungkasnya. (odi/adv/aan) Editor : Mizan Ahsani
