Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Madiun mulai memasang stiker di sekitar 50 ribu rumah penerima bantuan sosial (bansos). Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sekaligus mendorong warga yang kondisi ekonominya sudah membaik untuk mengundurkan diri dari daftar penerima.
Pemasangan stiker bansos di Kabupaten Madiun menyasar rumah tangga penerima bantuan yang tersebar di 15 kecamatan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 390 juta untuk program yang ditargetkan rampung pada Desember 2026 tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, penanda tersebut memuat informasi penerima beserta jenis bantuan sosial yang diperoleh.
Supriyadi menjelaskan, pemasangan stiker merupakan salah satu upaya membuka informasi mengenai penyaluran bansos kepada masyarakat.
Melalui penanda tersebut, warga dapat mengetahui rumah tangga yang tercatat sebagai penerima bantuan.
’’Harapannya dengan pemasangan stiker ini akan diketahui siapa yang menerima dan mendapat bantuan apa,’’ ujarnya.
Menurut Supriyadi, keterbukaan tersebut diharapkan dapat mengurangi prasangka maupun polemik terkait ketepatan sasaran bantuan sosial.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki pendataan penerima manfaat.
Selain meningkatkan transparansi, pemasangan stiker diharapkan mendorong penerima bansos melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonominya.
Warga yang sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan diharapkan bersedia mengundurkan diri secara sukarela.
Dengan demikian, bantuan sosial dapat diarahkan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya lebih membutuhkan.
Supriyadi menjelaskan, stikerisasi juga memudahkan petugas melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
’’Ini membantu tugas pilar sosial, pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dalam memperbaiki data terkait desil,’’ jelasnya.
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang digunakan dalam proses penentuan sasaran sejumlah program bantuan sosial.
Dinsos Kabupaten Madiun membuka mekanisme pembaruan data bagi masyarakat yang ingin mengajukan perubahan informasi kesejahteraan.
Pengajuan dapat dilakukan melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa.
Selain itu, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan pembaruan sesuai mekanisme yang tersedia.
Supriyadi menyebut penetapan desil oleh Kementerian Sosial dilakukan setiap tiga bulan.
Karena itu, keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dibutuhkan agar data penerima bantuan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Bupati Madiun Hari Wuryanto meminta pelaksanaan stikerisasi dibarengi pemeriksaan kelayakan penerima bantuan secara objektif.
Dia menegaskan, hubungan keluarga dengan perangkat desa tidak boleh menjadi alasan seseorang memperoleh bansos apabila sebenarnya sudah mampu.
Sebaliknya, warga yang memenuhi persyaratan tetap berhak menerima bantuan meskipun memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat desa.
’’Kalau memang saudaranya punya hak, ya tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai yang sebenarnya mampu justru mendapatkan bantuan,’’ tegasnya.
Menurut Hari, ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dia berharap pemasangan stiker dapat memperjelas identitas dan alamat penerima sekaligus mengurangi persoalan dalam distribusi bantuan sosial.
’’Jadi, by name by address-nya jelas,’’ tandasnya. (odi/aan)
Editor : Hengky Ristanto