KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Luas kawasan kumuh di Kota Madiun dikurangi. Upaya itu dilakukan pemkot dengan menambah alokasi anggaran pada kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan luas di bawah 10 hektare (ha) di APBD-P 2022. Nilainya meningkat dari proyeksi sebelumnya Rp 3,85 miliar menjadi Rp 4,4 miliar.
Berdasarkan SK Kumuh Wali Kota Madiun No.360-401.206/193/2020, lokasi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh tersebar di 15 kelurahan dan 20 kawasan seluas 64, 49 hektare. Sedangkan, lokasi pencegahan perumahan dan permukiman kumuh seluas 1.464,40 hektare.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, adapun penentuan lokasi pekerjaan yang dianggarkan pada APBD-P 2022 itu nantinya berdasarkan usulan masyarakat saat musyarawah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahun lalu. Selain itu, disesuaikan juga dengan data permukiman kumuh yang dipegang oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim). ‘’Rencana pekerjaan juga disesuaikan dengan RTRW yang ada, pekerjaan dilaksanakan pada kawasan permukiman Kota Madiun,’’ kata Maidi saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kemarin (23/8).
Sebelumnya, pemkot sudah melakukan survei awal terkait rencana kegiatan ini. Seperti pekerjaan pembangunan jalan lingkungan akan dilaksanakan di lokasi kampung tematik Bumi Semendung, Kelurahan Klegen. Lalu, pembangunan tempat mandi, cuci, kakus (MCK) dilakukan di kampung tematik Kelurahan Patihan.
Kemudian untuk penambahan lampu penerangan dan penataan fisik bangunan menyasar sejumlah kampung tematik. Selanjutnya, pembangunan septik tank komunal di Jalan Sendang Timur, Jalan Dr Cipto, dan Jalan Diponegoro. ‘’Itu belum termasuk pavingisasi sepanjang 46.000 meter persegi di 27 kelurahan,’’ ujar Maidi.
Dia mengungkapkan lingkungan kumuh memang menjadi tantangan dalam penataan kawasan perkotaan. Tahun ini saja, pemkot mendapat alokasi Rp 7,1 miliar dari APBN melalui program Kotaku.
Maidi menyebut anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan dan pemeliharaan di 12 kelurahan. Lima kelurahan masing-masing dijatah Rp 1 miliar. Meliputi Kelun, Nambangan Kidul, Nambangan Lor, Pandean, dan Pilangbango. Sementara tujuh kelurahan diguyur masing-masing Rp 300 juta. Yakni, Sogaten, Madiun Lor, Manguharjo, Kanigoro, Kartoharjo, Klegen, dan Oro-oro Ombo. ‘’Dari Kotaku ini anggarannya kurang. Kalau kurang itu tidak dicukupi (APBD) nanti (wilayah) yang kumuh lainnya ora cepat tertangani,’’ katanya.
Dia berharap semua program pengurangan kawasan kumuh bersinergi dengan pembangunan pemkot. Dengan begitu, wilayah yang tidak layak di Kota Madiun bisa berkurang. ‘’Jadi, program Kotaku berjalan, yang ini (APBD) juga kita selesaikan lah,’’ tandas Maidi. (her)
Editor : Hengky Ristanto