Menurut Direktur Jenderal Angkutan Jalan Kemenhub Suharto, BTS merupakan skema angkutan massal perkotaan. Tujuannya, mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan. Seperti bus rapid transit (BRT) atau program sebelumnya, pemerintah pusat membeli bus yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.
‘’Melihat paparan dari pak wali (Wali Kota Madiun Maidi), kami rasa semua potensi di Kota Madiun sudah ada. Tinggal cara memberikan pelayanan di antara potensi itu,’’ terangnya usai forum group discussion (FGD) Penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum dengan Program BTS Menggunakan Angkutan Umum Berbasis Massal di Hotel Aston Madiun kemarin (31/10).
Menurut Suharto, penerapan skema BTS cukup perlu. Pasalnya, masyarakat saat ini cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang moda transportasi umum. Sehingga, butuh terobosan agar masyarakat kembali beralih ke angkutan umum.
‘’Angkutan konvensional kurang diminati masyarakat sekarang. Jadi, dengan skema BTS kualitas pelayanan harus diperbaiki semaksimal mungkin agar kembali dilirik masyarakat,’’ ujarnya.
Paling cepat, lanjut Suharto, skema BTS mulai dapat diterapkan di Kota Madiun tahun depan. Sebab, tahun ini sulit direalisasikan lantaran telah di penghujung tahun. Pun, butuh diskusi serta kajian mendalam terkait penerapannya. Mulai rute, jumlah armada dan jenis busnya.
‘’Pak wali siap tahun depan. Untuk ke depan akan dibicarakan lebih mendalam dengan dinas perhubungan setempat dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait lainnya,’’ ungkapnya.
Dia menambahkan, saat ini skema BTS telah diterapkan di sebelas kota se-Indonesia. Di antaranya Kota Medan, Surakarta, Denpasar, Yogyakarta, dan Palembang. Seluruhnya telah berjalan cukup baik. ‘’Minat masyarakat cukup tinggi. Sehingga, jangkauannya perlu kami perluas,’’ bebernya.
Wali Kota Madiun Maidi menambahkan, pemkot segendang sepenarian dengan pemerintah pusat. Alias setuju menerapkan layanan moda transportasi umum dengan skema BTS tersebut. Pun, bakal serius merealisasikannya.
‘’Kota Madiun memang membutuhkan layanan angkutan umum dengan kualitas yang bagus. Mulai fisik armada bus, pelayanan, hingga sistem teknologi informasi canggihnya,’’ sebutnya.
Bahkan, lanjut Maidi, pihaknya menyanggupi anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan program pemerintah pusat itu. Sebab, menurut dia, tujuan layanan itu memiliki manfaat untuk masyarakat luas.
‘’Informasinya butuh anggaran sekitar Rp 8 miliar. Kami siap, yang penting terealisasi di kota ini,’’ jelasnya. (ggi/sat) Editor : Hengky Ristanto