‘’Prinsipnya pemerintah harus hadir untuk membantu kesulitan warganya. Jangan sampai ada lansia telantar,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Selasa (1/11).
Wali kota menyebutkan, bansos untuk lansia ngebrok Rp 8,2 per jiwa per tahun. Nominal itu naik Rp 5,7 juta dari sebelumnya Rp 2,5 juta. Pemkot menyediakan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar untuk 147 jiwa lansia ngebrok. ‘’Mereka itu sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan secara mandiri. Artinya perlu dibantu,’’ ujarnya.
Tak sekedar memberi bansos, pemkot juga memfasilitasi perawatan untuk lansia ngebrok yang hidup sebatang kara. Yakni, merekrut ratusan pekerja sosial masyarakat (PSM) untuk mendampingi lansia nonpotensial itu. Mereka bakal disebar di seluruh kelurahan di kota ini. ‘’Mereka yang hidup sendiri akan dirawat PSM,’’ ungkapnya.
Terpisah, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Esti Handayani mengatakan, jumlah sasaran tersebut masih sementara alias ada kemungkinan bertambah. Itu seiring sebagian lansia nonpotensial yang masih diverifikasi.
‘’Sisanya masih menunggu verifikasi faktual agar program bansos ini benar-benar tepat sasaran,’’ imbuhnya.
Pemutakhiran data, lanjut Esti, untuk memastikan sasaran yang terdata program bansos mulai 2019 itu masih hidup atau belum meninggal dunia. Jika sudah meninggal dunia, bansos otomatis dihapus. Sebaliknya, jika ada yang belum terdata, akan segera diinput untuk mendapatkan bansos.
‘’Kami cek kebenarnan data sampai tingkat kelurahan. Agar bansos dapat dimanfaatkan untuk sasaran yang benar-benar membutuhkan,’’ jelasnya. (ggi/sat) Editor : Hengky Ristanto