KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kebijakan pemangkasan anggaran mesti dihadapi Wali Kota Madiun terpilih, Maidi setelah dilantik nanti.
Meski begitu, dia memastikan seluruh program strategis Pemkot Madiun tetap berjalan kendati pemerintah pusat mencadangkan sebagian anggaran transfer daerah.
Maidi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu rencana pembangunan yang sudah ada.
’’Insya Allah tidak masalah. Instruksi Presiden (Inpres) dan semua program infrastruktur pusat sudah terprogram dengan baik,’’ ujar Maidi saat ditemui di Taman Lalu Lintas Bantaran Madiun, Senin (10/2).
Maidi juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen sesuai Inpres 1/2025 tidak akan berdampak pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Fokus utamanya dalam 100 hari kerja pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun.
’’Anggaran di Kota Madiun tidak mengalami kendala. Saya pastikan program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan normal. Ini bagian dari target 100 hari kerja saya untuk mempertahankan IPM,’’ jelasnya.
Maidi tidak ingin menunggu lama untuk merealisasikan program prioritasnya.
Dalam 100 hari kerja pertama, dia akan turun langsung ke masyarakat guna menyerap aspirasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi warga.
Salah satu langkah konkretnya adalah berkantor di kelurahan-kelurahan.
Dari total 27 kelurahan, dia berencana berkantor selama 3–4 hari di setiap kelurahan.
Tidak hanya itu, dirinya juga akan mengajak jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
’’Kami akan mendeteksi program apa saja yang masih kurang dan menyempurnakannya. Ini juga menjadi bagian dari implementasi pemerintahan terbuka (Open Government Partnership),’’ pungkas Maidi. (ggi/her)
Editor : Mizan AhsaniSumber : Radar Madiun