MADIUN – Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa belasan siswa SDN 01 Demangan menjadi perhatian serius DPRD Kota Madiun.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi menyayangkan insiden yang terjadi pada Kamis (16/4) tersebut.
“Sutardi menyayangkan kejadian ini masih terjadi,” ujarnya, kemarin (17/4).
Meski penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium, Sutardi menilai pengawasan higienitas makanan perlu diperketat.
Menurut dia, kejadian serupa di berbagai daerah seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam program MBG.
Mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pemerintah daerah.
“Tentu kejadian ini harus jadi pembelajaran agar tidak terulang,” tegasnya.
Sutardi menekankan pentingnya perbaikan sistem kontrol. Pemkot Madiun sebagai pemangku kebijakan diminta memperkuat pengawasan, terutama melalui dinas kesehatan.
“Semua harus ikut mengawal, termasuk pemkot melalui dinas kesehatan,” jelas politisi PDIP tersebut.
DPRD, lanjut dia, juga siap menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi terkait.
Pihaknya turut mendukung langkah Pemkot Madiun yang akan mengumpulkan seluruh pengelola SPPG untuk evaluasi.
“Itu langkah yang tepat untuk mencegah kejadian serupa,” katanya.
Terpisah, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menegaskan, insiden tersebut harus menjadi pembelajaran bersama.
Pemkot berencana memanggil seluruh pengelola SPPG pada pekan depan untuk evaluasi menyeluruh.
“F Bagus Panuntun menegaskan evaluasi penting dilakukan,” ujarnya.
Bagus juga mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 80 persen SPPG di Kota Madiun yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal itu menjadi perhatian untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto