Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kota Madiun mendesak evaluasi menyeluruh kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Desakan itu menyusul masih adanya sejumlah target yang belum tercapai dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (22/4), kepada Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun.
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebut, masih terdapat indikator kinerja yang jauh dari target.
“Sudah kami sampaikan, ada beberapa capaian yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi kini mengacu pada capaian per urusan sesuai ketentuan terbaru Permendagri.
Beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain perdagangan yang berdampak pada PDRB, penanganan stunting oleh dinas kesehatan, serta rata-rata lama sekolah oleh dinas pendidikan.
Selain itu, indikator integritas juga menjadi perhatian. Khususnya capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang belum optimal.
“Target satu, tapi capaian masih nol,” tegasnya.
Armaya menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi agar tidak memunculkan stigma negatif di masyarakat.
Ia juga menyoroti capaian data statistik yang berkaitan dengan kinerja diskominfo yang dinilai belum maksimal.
Karena itu, DPRD mendorong OPD melakukan evaluasi mendalam, termasuk mengidentifikasi penyebab target tidak tercapai serta faktor keberhasilan pada indikator yang melampaui target.
“Harus ada analisis yang jelas,” jelasnya.
Ke depan, penetapan target kinerja diminta mengacu pada capaian tahun sebelumnya dan disertai strategi yang lebih efektif.
Sementara itu, persoalan piutang daerah akan dibahas lebih lanjut secara bertahap.
“Step by step akan kami selesaikan,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto