Jawa Pos Radar Madiun – Proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi satuan penyedia pangan gizi (SPPG) di Kota Madiun masih berlangsung.
Sejumlah syarat ketat harus dipenuhi sebelum dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) diizinkan beroperasi penuh.
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes-PPKB Kota Madiun Retno Dwi Wahyuni menegaskan, seluruh pengelola wajib memenuhi standar dasar.
“Semua yang terlibat harus sudah ikut penyuluhan dan memiliki sertifikat,” ujarnya, kemarin (23/4).
Dari enam SPPG yang belum mengantongi SLHS, empat masih dalam tahap pengajuan, sementara dua lainnya belum berproses.
Retno menjelaskan, pengajuan SLHS melalui tahapan berlapis. Mulai dari kepemilikan sertifikat keamanan pangan bagi penjamah makanan hingga kelengkapan hasil uji laboratorium.
Pemeriksaan laboratorium meliputi kualitas air, makanan olahan, hingga peralatan masak dan makan.
Tahapan berikutnya adalah inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Dalam proses ini, petugas menilai berbagai indikator, mulai potensi pencemar hingga kelayakan sarana.
Ambang batas kelulusan IKL ditetapkan minimal 80 persen.
“Kalau belum 80 persen, harus diperbaiki dulu,” tegasnya.
Menurut Retno, kendala utama berada pada hasil uji laboratorium dan nilai IKL yang belum memenuhi standar.
Salah satu temuan terjadi pada SPPG Demangan 4. Unit tersebut sempat beroperasi, namun kemudian disuspensi karena belum mengantongi SLHS dan hasil uji laboratorium belum keluar.
Operasional sempat berjalan kembali, tetapi kembali dihentikan setelah ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Saat ini, hasil uji laboratorium pascakejadian dugaan keracunan MBG di SDN 01 Demangan masih ditunggu.
“Hasil lab kemungkinan keluar Sabtu,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto