Jawa Pos Radar Madiun – Proyek pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Manguharjo disorot.
DPRD Kota Madiun bersiap turun tangan setelah menerima aduan dari masyarakat.
Aduan disampaikan ormas Skuad Nusantara saat audiensi dengan Komisi III DPRD Kota Madiun, kemarin (30/4).
Mereka mempersoalkan hasil pembangunan tahap I yang dinilai belum tuntas.
Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Nur Salim mengatakan, laporan mencakup progres pekerjaan hingga pelaksana proyek.
“Ada beberapa hal yang dipertanyakan, mulai dari pelaksana hingga progres pekerjaan,” ujarnya.
DPRD belum mengambil langkah terburu-buru. Laporan tersebut akan dibahas melalui rapat internal sebelum menentukan tindak lanjut.
Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) selaku OPD teknis.
Opsi inspeksi mendadak (sidak) terbuka. Namun, keputusan itu menunggu hasil verifikasi data.
“Semua opsi terbuka, termasuk sidak. Tapi kami pastikan dulu datanya,” tegas Nur Salim.
Menurut dia, proses cross check penting agar keputusan berbasis data.
DPRD akan membandingkan laporan masyarakat dengan data resmi dari DPUPR.
“Kami harus berbasis data agar tidak terkesan mengada-ada,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Skuad Nusantara Madiun Raya Isnandar Hariyadi mendesak DPRD segera turun ke lapangan.
Pihaknya menilai proyek masih menyisakan kejanggalan.
Masyarakat juga tidak memiliki akses terhadap dokumen teknis proyek. Mulai rencana anggaran biaya (RAB) hingga gambar perencanaan.
“Kami berharap ada sidak dan pengecekan administrasi supaya semuanya jelas,” ujarnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto