Jawa Pos Radar Madiun – Proyek perbaikan infrastruktur jalan di Kota Madiun terpaksa masuk "gigi rendah".
Lonjakan harga aspal serta BBM nonsubsidi yang kian melambung membuat pemerintah kota (pemkot) harus memutar otak.
Alhasil, sejumlah proyek fisik yang sudah direncanakan terpaksa ditunda demi menghindari kesalahan administrasi.
Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus melakukan perumusan ulang Standar Harga Satuan (SHS).
Baca Juga: Harga Aspal Naik, Proyek Jalan di Madiun Tertunda
Penyesuaian ini mendesak dilakukan karena harga material di pasaran saat ini sudah melampaui plafon anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
"Kami masih memformulasikan ulang dan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Karena harga saat ini sudah di atas SHS, kami tidak berani gegabah mengambil keputusan," ujar Bagus saat dikonfirmasi kemarin (5/5).
Bagus menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi memberikan efek domino yang signifikan.
Aspal sebagai komponen utama perbaikan jalan, mengalami kenaikan harga yang cukup tajam.
Kondisi inilah yang memicu macetnya pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
Baca Juga: Penataan Jalan Hasanudin Magetan Ditunda, Terkendala Anggaran
"BBM naik signifikan, otomatis memengaruhi harga aspal. Ini alasan utama mengapa pekerjaan masih tertunda," jelasnya lugas.
Meski proyek besar tertahan, Bagus memastikan pelayanan publik tidak berhenti total.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun tetap melakukan pemeliharaan rutin berupa tambal sulam di titik-titik kerusakan parah.
Namun, volumenya terbatas karena keterbatasan anggaran operasional.
Baca Juga: Harga Aspal Naik, Anggaran Proyek Jalan Ngawi Disesuaikan
Saat ini, DPUPR tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan harga pasar terbaru.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dikonsultasikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah hati-hati ini diambil karena setiap proyek telah dipatok volume dan lokasinya sejak awal.
Perubahan harga satuan otomatis akan menyusutkan volume pekerjaan jika anggarannya tetap.
"Kami tidak mau mendahului atau melakukan kesalahan prosedur tanpa arahan pusat. Semoga segera ada kepastian kebijakan," harapnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto